Polemik Masa Jabatan Kepala Daerah, Kemendagri Ungkit Amar Putusan MK

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar. Foto: Istimewa

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta — Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menjelaskan pengertian masa jabatan kepala daerah berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut putusan MK itu, masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun, namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

“Namun, yang dimaksud 1 (satu) periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,” kata Bahtiar di Jakarta, Jumat (5/7).

Dia mengatakan, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu. Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya.

“Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode,” kata Bahtiar.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada Pasal 58 huruf o UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas menyatakan, masa jabatan kepala daerah maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas ditelah diputus perkaranya melalui Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here