Oleh: Herry M. Joesoef
Indonesiainside.id, Jakarta — Setyono Djuandi Darmono dikenal dengan SD Darmono, Chairman Jababeka Group dan pendiri President University, Bekasi, berpendapat, agar pendidikan agama tidak perlu diajarkan di sekolah. Menurutnya, agama cukup diajarkan orangtua masing-masing atau melalui guru agama di luar sekolah.
“Mengapa agama sering menjadi alat politik? Karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Di sekolah, siswa dibedakan ketika menerima mata pelajaran (mapel) agama. Akhirnya mereka merasa kalau mereka itu berbeda,” tutur Darmono seusai bedah bukunya yang berjudul Bringing Civilizations Together di Jakarta, Kamis (4/7).
Sekolah, menurut Darmono, tanpa disadari sudah menciptakan perpecahan di kalangan siswa. Mestinya, siswa-siswa itu tidak perlu dipisah dan itu bisa dilakukan kalau mapel agama ditiadakan.
Pernyataan itu mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama dari kalangan Islam. Hidayat Nur Wahid dari PKS, misalnya, telah menyampaikan pendapatnya yang tidak sejalan dengan Darmono tersebut.
Melihat kondisi ini, Ardiyansyah Djafar dari Desk Komunikasi Jababeka, menyampaikan rilis terkait pernyataan bosnya itu. Intinya, “Bukan mengeluarkan pelajaran agama dari sekolah, tetapi sebuah koreksi dan renungan, apa yang salah dengan pendidikan agama kita di sekolah.”
Rilis ini bertentangan dengan argumen yang dibangun oleh Darmono, dimana mapel Agama ditiadakan. Karena itu, rilis tersebut tidak punya nilai tambah atas apa yang telah dilontarkan oleh Darmono.
Pemikiran bahwa agama dikeluarkan saja dari sekolah, itu bukanlah hal yang baru. Kelompok liberal-sekuler sudah lama mengusulkan hal itu. Dan hampir setiap tahun, wacana pelajaran agama dikeluarkan dari sekolah, selalu dimunculkan. Apa benar pelajaran agama memicu radikalisme? Perlu penelitian yang seksama. Jika benar, mesti ada ikhtiar untuk memperbaiki, bukan mencoretnya. (HMJ)
Berikan Komentar: