Investigasi Listrik Padam Massal Harus Independen

Plt Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sripeni Inten Cahyani (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan pimpinan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lanjut penanganan listrik padam massal yang terjadi pada hari Minggu (4/8/2019) lalu. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, berharap investigasi pemadaman listrik di Jabodetabek dan sebagian wilayah Jawa dilakukan secara independen. Menurut dia, investigasi sangat diperlukan untuk mengungkap penyebab sebenarnya dan bisa menjadi bahan evaluasi bagi PT PLN (Persero).

“Harus diungkapkan apa adanya sebab-sebab terjadinya itu,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8).

Investigasi itu perlu dilakukan secepatnya, mengingat masyarakat disuguhi informasi yang simpang siur dan kabar yang tidak masuk akal. Dia menilai, seharusnya PLN bisa memberikan pernyataan yang sesuai dengan logika publik, sehingga pernyataan PLN tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

“Sebab ada logika yang kurang nyambung sebagaimana diberitakan. Seperti PLTU di Suralaya bermasalah, PLTG di Cilegon juga bermasalah pada saat yang sama. Inipun kemudian diralat oleh pihak PLN dan faktanya terjadi pemadaman yang luar biasa,” kata dia.

Dia menambahkan, Komisi VII saat ini tengah melakukan pembahasan tertutup dengan PLN mengenai masalah tersebut. Meskipun rapat tersebut digelar pada masa reses, DPR berharp mendapat jawaban seusai harapan.

“Hari ini adalah pertemuan (Komisi VII DPR RI) dengan PLN dan mudah-mudahan nanti ada penjelasan yang lebih jelas lagi. Seperti soal ganti rugi atau kompensasi sudah diatur undang-undang, pihak yang dirugikan oleh pemadaman tersebut berhak melakukan mengajukan gugatan,” kata Kurtubi.

Kurtubi mengaku mendukung jika ada masyarakat yang menuntut ganti rugi dari PLN. Namun, dia juga meminta masyarakat untuk memberikan dukungan kepada PLN agar tidak semakin kacau.
 
“Menteri yang membawahi PLN harus berfikir jauh ke depan. PLN jangan diatur dengan asal-asalan,” ucap dia.(EP)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here