Pemuka Katolik: Perhatian Pemerintah Pusat pada Papua Harus Jadi Prioritas

Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pater Jhon Jongga (kiri). Foto: Ahmad ZR/Indonesia Inside

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pater Jhon Jongga, melihat secara umum kesenjangan ekonomi dan sosial masih dirasakan mayoritas warga Papua. Kondisi itulah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai bentuk perlawanan.

“Selain itu, juga menyangkut pendampingan atau upaya agar warga Papua lebih banyak mendapat perhatian, misalkan dana otsus (otonomi khusus),” kata Jongga di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Dia menjelaskan, sejak operasi pengejaran terhadap kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) digelar aparat TNI dan Polri di Nduga, Papua, terdapat sejumlah fasilitas publik seperti sekolah rumah ibadah dan puskesmas pembantu (pustu) telah dirusak atau dibakar termasuk rumah-rumah warga. Para siswa pun terpaksa menghentikan sementara kegiatan pendidikan mereka karena gangguan keamanan, sehingga memungkinkan bertambahnya angka putus sekolah di wilayah itu.

“Anak-anak Nduga yang kami kumpulkan di Wamena itu 840-an, bahkan kalau dihitung dengan anak yang tidak sekolah bisa ribuan,” ujar Jongga.

Untuk mengupayakan hal tersebut, Pater bersama sejumlah LSM dan NGO menghadap Dandim, Bupati dan Kapolres Nduga agar disediakan sekolah darurat untuk mereka. Melalui perdebatan panjang, pemerintah setempat menyetujui pembangunan sekolah darurat.

“Jika tidak dibina, ke depan pasti akan lahir kelompok-kelompok pejuang yang akan bangkit dan melawan karena melihat orang tua mereka dan pendeta-pendeta yang disiksa. Karena itu, anak-anak ini perlu ditangani, baik secara psikologis maupun pendampingan khusus,” kata pemuka agama Katolik itu.

Terlebih, personel gabungan TNI-Polri yang datang ke Papua, menurut dia, tidak dapat membedakan antara masyarakat sipil dan OPM. Aparat menganggap setiap orang yang berjenggot adalah bagian dari OPM.

Ditambah lagi, hingga kini di antara masyarakat Nduga sudah mulai saling curiga. Tingkat emosional mereka tinggi dan sikap egois mereka pun mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kondisi akan jadi semakin berbahaya jika negara terus membiarkan 182 orang meninggal begitu saja, tanpa ada penanganan kepada keluarga korban dan warga pengungsi.

“Ada yang mati tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan dan tertembak oleh operasi militer. Ini menjadi catatan penting jika ingin Papua tetap menjadi bagian dari NKRI dan jika ingin masyarakat kembali ke kampung, maka tarik TNI,” ujarnya. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here