Oleh: Azhar AP
Indonesiainside.id, Jakarta – Ormas Pemuda Pancasila menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan undangan Musyawarah Besar Ke-10 Pemuda Pancasila di Provinsi Sumatera Utara. Pertemuan itu juga membahas penyelesaian masalah intoleransi di Tanah Air.
Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno mengatakan, persatuan bangsa adalah hal pertama yang harus diutamakan. Terkait kasus rasisme, Japto meminta jangan ada yang menganggap warga Papua sebagai masyarakat nomor dua. Itu tidak boleh terjadi.
Menurut dia, seluruh organisasi yang ada di Indonesia juga wajib berupaya agar negara ini tidak terpecah belah. Terkait persoalan rasisme kepada masyarakat Papua, Japto menilai masyarakat Papua juga merupakan Warga Negara Indonesia.
“Karena seperti ada orang yang buat masyarakat Papua itu dianggap masyarakat nomor dua, itu nggak boleh. Itu kan masyarakat kita, itu saudara-saudara kita,” katanya di halaman Istana Negara, Jakarta pada Rabu (28/8), dilansir Antara.
Menurut Japto, Presiden Jokowi berpesan agar masalah radikalisme dan intoleransi harus diatasi secara bersama-sama. Hal itu sekaligus untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.
“Tadi ada juga soal kebangsaaan yang disampaikan Bapak Presiden soal radikalisme dan intoleransi harus diatasi, supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa. Nah ini tidak boleh terjadi,” kata Japto.
Dalam Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila nanti, Japto berharap Presiden Jokowi memberikan paparan tentang program-program pembangunan. Agenda dalam musyawarah itu akan membahas evaluasi kegiatan organisasi lima tahun yang lalu serta membuat program untuk lima tahun ke depan.
“Jadi program disesuaikan dengan yang tidak selesai, apa masalahnya, perlu diganti atau dilanjutkan, bikin program baru. Tapi itu kan tidak bisa program sendiri, kalau tidak, program itu sesuai dengan pemerintah karena semua untuk kepentingan anggota dan masyarakat,” kata Japto. (Aza)
