Komarudin Watubun: Kepala Daerah Jangan Lepas Tangan

Anggota Komisi II DPR RI dari Derah Pemilihan (Dapil) Papua, Komarudin Watubun. Foto: Istimewa

Oleh: Achmad Syaiful

Indonesiainside.id, Jayapura Gejolak di Papua akibat dampak aksi massa yang memprotes rasisme mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, terus menjadi sorotan semua pihak. Salah satunya yang menyoroti kasus ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Komarudin Watubun, anggota Komisi II DPR RI dari Derah Pemilihan (Dapil) Papua, mengkritisi gejolak di Papua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia pun meminta kepala daerah tidak melepas tangan (tanggung jawab) soal kondisi di Papua.

“Dalam Undang-Undang Darurat Sipil, penanggung jawab wilayah adalah kepala daerah. Jadi kepala daerah tidak boleh lepas tangan terkait situasi di wilayahnya,” kata Komarudin melalui sambungan telepon, Jumat (30/8) malam.

Menurutnya, Pemerintah Daerah baik gubernur, maupun bupati/walikota merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, sehingga harus berperan besar dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di wilayahnya masing-masing.

“Masalah Papua butuh ketegasan Pemerintah Pusat, tidak boleh ada proses pembiaran seperti ini, kasihan masyarakat kecil yang menjadi korban,” ujarnya.

Dia menilai aksi unjuk rasa di Kota Jayapura sudah tak lagi menyuarakan aksi rasis yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. Aparat penegak hukum pun diharapkan bertindak tegas.

“Ini bukan bicara rasis lagi melainkan orang-orang sampai di pedalaman Papua melakukan anarkis, merusak dan membakar fasilitas publik, hingga menaikan Bendera Bintang Kejora,” ungkap Komarudin yang mengaku usai mengikuti pertemuan dengan masyarakat, Walikota, MRP, TNI dan Polri dan tokoh masyarakat di Kantor Walikota Jayapura, Jumat (30/8).

Dalam pertemuan itu, ungkap Komarudin yang juga Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan bahwa masyarakat mengeluhkan keberadaan aparat kepolisian saat aksi brutal massa berlangsung.  “Saya kira aparat penegak hukum harus tegas sekarang dan menurut masyarakat yang mengadu ada kesan pembiaran oleh aparat,” tuturnya.

Ketidakhadiran aparat, menurut Komarudin menyebaban masyarakat bertindak di luar kendali dengan melakukan aksi balasan terhadap masyarakat lainnya. “Tadi saya dicegat sama masyarakat dengan senjata tajam. Saya turun lalu marah, karena tindakan begini harus ditertibkan, sebab ini tugas aparat,” ujar Komarudin.

Dia meminta kepala daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan untuk menjaga wilayahnya dari isu-isu yang berkembang. “Saya akan pergi ke sejumlah kabupaten yang masih tenang agar tidak terprovokasi aksi anarkis di Jayapura,” imbuh Komarudin. (Asi/PS/INI Network)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here