Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, meminta agar Kapolri Tito Karnavian bergerak cepat mengusut tuntas kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jangan sampai kejadian ini membuat eskalasi politik semakin panas dan membuat masyarakat terprovokasi.
Dua mahasiswa korban tewas itu adalah Muhammad Yusuf Kardawi (mahasiswa Fakultas Teknik UHO) dan Randi (Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan).
Yusuf karena menderita luka parah di bagian kepala setelah terjadi bentrok dengan polisi. Sementara, Randi gugur akibat luka tembak di bagian dada sebelah kanan.
Basarah menegaskan, tidak ada yang menginginkan penyampaian aspirasi dalam dunia demokrasi itu berujung kekerasan apalagi menelan korban jiwa. Ini karena negara telah bersepakat bahwa penyampaian aspirasi di muka umum itu dijamin oleh konstitusi. Itu adalah hak warga negara.
Maka itu, jatuhnya korban luka bahkan tewas harus diusut. Apalagi eskalasi politik di Indonesia masih panas, sehingga masyarakat mudah terprovokasi dengan adanya isu tersebut.
“Polisi harus profesional mengusut kematian mereka, ungkap yang jelas, ada apa ini kok sampai terjadi,” kata Basarah saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/9).
Dia juga mengingatkan agar aksi mahasiswa jangan sampai ditunggangi oleh pihak lain yang memang berniat berbuat rusuh. Basarah mengaku pernah menjadi mahasiswa dan melakukan demonstrasi, maka dia faham betul aspirasi yang dibawa para kaum terdidik itu.
“Menurut saya bukan agenda mahasiswa yang murni untuk membuat rusuh,” katanya.
MPR memberikan kesempatan Polri untuk mengusut secara tuntas kenapa harus ada korban semacam itu. “Jangan sampai ada pihak yang ingin menunggangi gerakan murni mahasiswa dengan tujuan lagi di luar demokrasi,” kata Basarah.
Terkait aparat kepolisian gagal mengantisipasi pengamanan, Basarah mengaku tak berburuk sangka. Maka itu, dia meminta kepada semua elemen masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, agar tidak terjadi salah tafsir dan simpang siur informasi.
“Kita sudah sepakat berdemokrasi yang berdasar atas hukum. Maka semua pihak harus memegang kaidah hukum di dalam melakukan hak haknya sebagai warga negara, termasuk menyampaikan aspirasinya,” kata Basarah. (EP)
