Wamena Berduka, Fadli Zon: Ini Tragedi Kemanusiaan

kerusuhan wamena
Suasana ruangan Kantor Bupati Jayawijaya yang terbakar saat aksi unjuk rasa di Wamena, Jayawijaya, Papua, Kamis (26/9). Foto: Antara

Oleh: Azhar AP

Indonesiainside.id, Jakarta – Konflik dan kerusuhan yg terjadi di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (23/9) lalu, merupakan tragedi kemanusiaan. Demikian pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon.

Menurut dia, konflik telah mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian. Pemerintah telah gagal menjamin keselamatan warga Minang dan etnis lain di Papua.

“Sebagai anak dari sebuah bangsa yang warga negaranya sangat plural, setiap konflik yang melibatkan sentimen etnik memang pantas menyakiti rasa kebangsaan kita,” kata Wakil Ketua DPR RI lewat akun Twitter-nya dengan tagar #WamenaBerduka, Ahad (29/9).

Dia mengatakan, akibat konflik tersebut lebih dari 5.000 orang mengungsi, dan ribuan eksodus dengan  perasaan traumatik. “Tak terasa kehadiran negara dan belum ada ungkapan belasungkawa dari Presiden Joko Widodo,” kritiknya.

Sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), ada beberapa poin yang dia sampaikan.

Pertama, dia menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya warga Minangkabau, serta warga dari etnis lainnya pada bentrokan yang terjadi awal pekan kemarin, Senin (23/9). “Kita sangat menyesalkan kejadian tersebut,” imbuhnya.

Dia mengatakan, tindakan pembantaian terhadap warga Minang adalah perbuatan biadab. Orang Minang adalah warga cinta damai dan selalu berprinsip “Di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung”.

Kedua, IKM meminta agar aparat keamanan dan pemerintah setempat bergerak cepat memastikan keamanan dan keselamatan semua orang yang ada di Wamena. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau, juga etnis pendatang lainnya, yang bertahan di Wamena.

“Jaminan keamanan dan keselamatan ini penting, agar konflik dan kerusuhan kemarin tidak memancing konflik lebih luas,” katanya.

Informasi yang dihimpun dari Pengurus DPW IKM Papua, saat ini ada sekitar 981 perantau Minang di Papua, di mana 500 orang di antaranya tinggal di Wamena.

Ketiga, karena ini bukan pertama kalinya terjadi konflik horisontal berlatar belakang sentimen etnis di Wamena, pemerintah dan aparat keamanan mestinya menggunakan pendekatan yg hati-hati.

“Semua pihak harus mendorong terjadinya resolusi konflik. Kerjasama yang terjadi antara pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani para korban saya kira sudah bagus dan bisa meredam konflik ini agar tak meluas,” katanya.

Keempat, dia meminta semua tokoh, baik tokoh Minang maupun tokoh Papua, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, agar bisa segera duduk bersama untuk menenangkan masyarakat. Terutama untuk memastikan agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka pascakonflik di Wamena.

“Kita harus sama-sama berkepentingan konflik tsb tidak merembet ke mana-mana,” katanya.

Karena pascakerusuhan banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman. IKM berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi aspirasi tersbeut dan membantu para korban.

Sejauh ini dia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dan Sumatera Barat yang mengambil tanggung jawab dalam mengurus serta memulangkan jenazah para korban.

“Bantuan hendaknya juga diberikan untuk korban yang mengungsi, eksodus, dan mengalami trauma,” harapnya.

Terkahir, dia menegaskan tidak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu. Negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here