Oleh: Eko P
Indonesiainside.id, Jakarta – Armada pesawat yang cukup dibutuhkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak, cepat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area yang luas dan merespon dengan cepat terhadap kondisi pertumbuhan awan yang dinamis. Armada yang ada saat ini belum optimal menghadapi karhutla yang terjadi.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berharap ada penambahan pesawat untuk operasional sendiri dalam rangka pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) guna mendatangkan hujan buatan. Karena operasi TMC dapat dilakukan jika ada awan, sementara keberadaan awan bisa hilang dalam satu atau dua hari.
“Armada pesawat memegang peranan penting dalam operasi TMC. Minimal kegiatan TMC menggunakan pesawat sekelas King Air dan Cassa untuk metode penyemaian berbeda, baik flare atau semai powder,” kata Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT Yudi Anantasena dalam pertemuan dengan awak media di Kantor BPPT Jakarta, Jumat(4/10).
Menurut Yudi, saat ini pihaknya hanya memiliki dua armada pesawat yang dalam kondisi perbaikan, sehingga hanya mengandalkan pesawat milik TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan TMC saat ini.
Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT hanya memiliki satu unit pesawat Cassa 212-200 PK-TMA, dan satu unit pesawat Piper Cheyenne II PK TMC yang merupakan pesawat bekas yang dibeli dari Amerika Serikat.
Pada awal pekan ini, TNI Angkatan Udara menarik armada Hercules C130 dari Posko TMC Pekanbaru untuk misi baru sehingga penanganan di Jambi akan dibagi dua yakni untuk penanganan Jambi bagian tenggara dan selatan ditangani Posko TMC Palembang, Sumatera Selatan, sementara Jambi bagian utara akan ditangani Posko TMC Pekanbaru.
Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto menyebutkan, idealnya BPPT seharusnya memiliki lima pesawat untuk melakukan operasi TMC terutama untuk mendatangkan hujan buatan di saat kebakaran hutan dan lahan dengan cepat meluas, dan kondisi awan yang bisa hilang dalam satu dan dua hari. Oleh karena itu, ketersediaan armada yang cukup akan mempercepat operasi TMC.
Ketika operasi TMC diperlukan, BPPT tidak bisa serta merta langsung terjun melakukan operasi hujan buatan karena tidak memegang anggaran untuk operasi TMC, BPPT hanya menyediakan layanan TMC.
BPPT tidak memiliki independensi untuk melakukan operasi TMC, dan secara prosedur BPPT memang harus menerima permintaan dari BNPB yang akan mengucurkan dana operasi TMC ke BPPT.
“Selama ini BPPT baru bekerja ketika sudah ada permintaan dari BNPB. Sementara ketika ada permintaan itu, BPPT mencari pesawat karena kurangnya armada,” ujarnya.
Sementara, ketika ada permintaan dari BNPB untuk operasi hujan buatan, awan ada, namun pesawat tidak ada, maka operasi TMC tidak bisa segera dilakukan. Pertumbuhan awan yang dinamis, yang dapat hilang dalam waktu satu dan dua hari juga harus direspon dengan cepat untuk dapat menyemai bahan semai berupa garam agar dapat mendatangkan hujan.
Seto juga menuturkan saat ini sumber daya manusia untuk TMC terbatas sehingga tidak mampu membuka posko di Jambi karena keterbatasan tenaga. Dia mendorong perguruan tinggi untuk mencetak SDM yang bergerak di bidang TMC karena kebutuhan akan tenaga yang memahami operasi TMC, sebagaimana ada jurusan khusus TMC di China, namun di Indonesia belum ada hingga saat ini.
“Kalau BPPT dibekali independensi, BPPT lakukan perencanaan dengan matang secara ilmiah sehingga hasilnya lebih efektif,” ujarnya.
BPPPT mengatakan perlu dilakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan TMC lebih masif dikerjakan oleh kementerian atau lembaga lainnya termasuk perguruan tinggi.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanatkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan hujan buatan dan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar.
Hingga saat ini, BPPT menjadi satu-satunya institusi negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan hujan buatan. (EP/Ant)
