Kebijakan Pidato Internasional Berbahasa Indonesia Dinilai Kebijakan Putus Asa

Dedi Kurnia Syah
Analis komunikasi politik Dedi Kurnia Syah. Foto: Istimewa

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Analis komunikasi politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah merespon kebijakan presiden mengenai pidato pejabat di dalam dan luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dengan nada pesimis. Menurutnya Jokowi seolah kehabisan ide menerbitkan kebijakan yang sedang diperlukan dan krusial, hematnya mewajibkan pidato berbahasa Indonesia tidak rasional.

“Ini semacam kebijakan putus asa karena tidak semua pejabat bisa berbahasa Internasional, jangan sampai kebijakan ini muncul hanya sebagai pembenar ketidakcakapan pejabat publik berbahasa internasional,” kata Dedi di Jakarta, Rabu (9/10).

Dedi menjelaskan, relasi Internasional perlu dibangun dan bahasa merupakan salah satu unsur penting perekatnya. Menurutnya, kebijakan ini tidak seharusnya ada.

“Ini tentu menjadi tidak leluasa, terlebih jika penerjemah tidak memiliki pengetahuan yang setara dengan orator, hematnya presiden perlu mempertimbangkan kebijakan ini,” katanya.

Ia justru khawatir jika kebijakan ini bermuatan politis, semisal untuk membatasi pejabat daerah yang sering berinteraksi dengan negara-negara lain dan fasih berbahasa internasional. Ia berharap semoga saja tidak demikian.

“Bagaimanapun menunjukkan jika kita bisa berbahasa internasional itu baik untuk relasi internasional, presiden boleh berbahasa indonesia dalam pidato resmi, tetapi tidak perlu wajib, kecuali di dalam negara sendiri,” ujarnya.

Presiden baru saja menerbitkan kebijakan baru, pejabat negara mulai dari presiden, wakil presiden, hingga kalangan menteri diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi di dalam maupun di luar negeri. Kewajiban tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here