Sepekan Menuju Pemberlakuan UU Produk Halal, Permen Pendukung Belum Terbit

Ketua Halal Institute, SJ Arifin. Foto: Istimewa

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemberlakuan Jaminan Produk Halal (JPH) secara wajib tinggal sepekan lagi, tepatnya 17 Oktober 2019. Namun, hingga saat ini Kementerian Agama RI belum juga menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Wakil Ketua Halal Institute, SJ Arifin menyatakan, jika ditilik dari momentumnya, PMA dibutuhkan sebagai landasan dari peraturan-peraturan di bawahnya, seperti peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) tentang penyelenggaraan diklat auditor dan penyelia halal, pedoman pembayaran sertifikat halal, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan lain-lain peraturan yang harus menunggu PMA. Juga peraturan yang mengatur tentang tarif sertifikat halal yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan RI.

“ini ibarat sudah injury time, tinggal seminggu lagi. Injury time yang menentukan nasib penyelenggaraan JPH,” kata Arifin di Jakarta, Kamis (10/10).

Ia berharap Menteri Agama dan jajarannya benar-benar fokus bekerja menyelesaikan RPMA. Arifin yakin pemerintah sedang bekerja keras menyelesaikan RPMA JPH.

“Pencapaian mereka diragukan jika sampai 17 Oktober tak bisa menyelesaikan PMA. Mari kita mendoakan mereka bisa, optimis sajalah,” tuturnya.

Ditanya tentang apa yang akan terjadi jika sampai 17 Oktober 2019 pemberlakuan JPH belum juga siap, Arifin menjawab bahwa pemerintah tak punya pilihan lain di luar itu. Terpenting PMA dulu hadirkan.

“Itu mutlak. Peraturan-peraturan di bawahnya ambil dulu yang paling prioritas, misalnya tentang tarif dan LPH, yang lain bisa menyusul,” katanya.

Pada tahap pertama, pada saat kick off JPH, LPH yang sudah terakreditasi yaitu LPPOM MUI bisa tetap bekerja memeriksa kehahalan produk tapi dengan format kerja baru yakni melaporkan hasil pemeriksaannya ke BPJPH, kemudian BPJPH meminta sidang fatwa MUI atas kehalalan produk tersebut. Sambil pada saat yang sama BPJPH terus meregistrasi LPH-LPH baru dan mendidik calon-calon auditor dan penyelia halal.

“Semua bisa dilakukan secara bersamaan. Saya kira kita tak perlu terlalu cemas dengan masalah ini, yang penting menteri agama fokus selesaikan PMA JPH,” katanya. (PS)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here