Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Jelang Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh pada 22 Oktober, santri mendapatkan hadiah istimewa dari pemerintah dan DPR, yaitu pengesahan RUU Pesantren. Meski masih menjadi polemik, RUU ini secara garis besar mengatur pendidikan pesantren setara dengan pendidikan di sekolah umum.
“Ya, undang-undang ini memberikan afirmasi cukup signifikan untuk membawa santri dan pesantren ke pusaran peradaban dalam proses berbangsa dan bernegara,” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin di kantor Kemenag, Jakarta, Ahad (13/10).
Dalam proses berbangsa dan bernegara ini, santri memiliki peluang untuk menjadi bagian sentral dalam proses itu. Namun, kata dia, santri tidak boleh merasa puas bahwa undang-undang sudah memberikan peluang, tanpa melakukan pembenahan internal secara serius.
Kompetensi keilmuan dan juga akhlakul karimah menjadi modal santri yang utama. “Karena kualitas bernegara kita dipengaruhi oleh kapasitas kita,” tuturnya.
Terlebih, di era revolusi Industri 4.0, berbagai disrupsi selalu bersentuhan dalam setiap aktivitas kehidupan. Ini menuntut santri lebih ulet dalam mempelajari berbagai perkembangan yang ada.
“Maka, santri harus meningkatkan kompetensinya, kalau tidak akan tergilas oleh persaingan, baik persaingan nasional maupun internasional. Jadi, meningkatkan kompetensi adalah kewajiban santri dan pesantren,” katanya.
Mengenai ketersediaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), ia menyebutkan ada sekitar 20 ribu. Namun, kebutuhan di lapangan masih kurang sekitar 30 ribu guru agama.
“Ya ini kan Pemda (pemerintah daerah) yang melakukan pengangkatan, tapi nanti pembinaan ada di bawah Kemenag. Jadi sekarang ini, penulisan buku-buku agama juga dilaksanakan oleh Kemenag sebagaimana undang-undang yang disahkan,” ujar dia. (Aza)
