Indonesiainside.id, Jakarta — Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai dalam Revisi UU KPK terdapat kesalahan penulisan secara substansial. Namun pemerintah dan DPR hanya dianggap typo yaitu persoalan usia 50 tahun, tapi tertulis dalam kurung “empat puluh tahun” di (Pasal 29 Ayat e).
“Permasalahan ini menjadi substansi karena bisa menimbulkan sengketa terkait frasa mana yang sebenarnya berlaku apakah angka 50 atau huruf empat puluh dengan formasi 50 (empat puluh),” kata Boyamin di Jakarta, Kamis (17/10).
Jika yang berlaku menimbulkan dua makna yang berlaku yaitu 50 atau empatpuluh, dengan demikian yang seharusnya dirubah adalah angkanya menjadi 40 jika yang dianggap benar adalah yang tertulis huruf empat puluh. Dengan demikian hal ini bukan sekedar kesalahan typo, namun kesalahan substantif.
“Maka cara pembetulan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengulang rapat paripurna DPR, produk rapat paripurna hanya dirubah dengan rapat paripurna. Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan Revisi UU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam asas bernegara termasuk asas hukum berlakunya undang-undang apabila terjadi perubahan, maka harus dengan cara yang sama atau sederajad. Ini pernah berlaku pada kesalahan penulisan putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara Yayasan Supersemar “tertulis 139 juta” yang semestinya “139 milar”.
“Atas kesalahan ini tidak bisa sekedar dikoreksi dan membutuhkan upaya peninjauan kembali (PK) untuk membetulkan kesalahan penulisannya,” kata dia.
Sementara, hingga saat ini belum terbentuk alat kelengkapan DPR termasuk Badan Legislasi (Baleg). Sehingga koreksi yang dianggap typo oleh DPR saat ini adalah juga tidak sah dikarenakan saat pengiriman revisi UU KPK saat itu oleh Baleg DPR.
Dalam memenuhi syarat sahnya revisi UU KPK setelah ada kesalahan penulisan 50 atau empatpuluh hanya bisa dilakukan apabila telah terbentuk Alat Kelengkapan DPR termasuk Baleg dan harus melalui rapat paripurna DPR. “Sepanjang hal ini tidak dilakukan maka revisi UU KPK adalah tidak sah,” ujarnya.
Ia menambahkan, revisi UU KPK masih menyisakan masalah yaitu tidak kuorumnya kehadiran secara fisik anggota DPR karena nyatanya yang hadir saat pengesahan rapat paripurna DPR hanya dihadiri 89 anggota. Dimana hal ini jelas tidak kuorum.
“Juga masih ada permasalahan dengan pembacaan revisi UU KPK karena nyatanya Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat paripurna DPR tidak membacakan secara utuh materi revisi UU KPK, padahal sebelum dimintakan persetujuan harus dibacakan secara utuh untuk menghindari kesalahan sebagaimana terjadi saat ini,” katanya. (Aza)
