Bukan Typo, Kesalahan dalam UU KPK Dinilai Sangat Substansial

Indonesiainside.id, Jakarta — Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai dalam Revisi UU KPK terdapat kesalahan penulisan secara substansial. Namun pemerintah dan DPR hanya dianggap typo yaitu persoalan usia 50 tahun, tapi tertulis dalam kurung “empat puluh tahun” di (Pasal 29 Ayat e).

“Permasalahan ini menjadi substansi karena bisa menimbulkan sengketa terkait frasa mana yang sebenarnya berlaku apakah angka 50 atau huruf empat puluh dengan formasi 50 (empat puluh),” kata Boyamin di Jakarta, Kamis (17/10).

Jika yang berlaku menimbulkan dua makna yang berlaku yaitu 50 atau empatpuluh, dengan demikian yang seharusnya dirubah adalah angkanya menjadi 40 jika yang dianggap benar adalah yang tertulis huruf empat puluh. Dengan demikian hal ini bukan sekedar kesalahan typo, namun kesalahan substantif.

“Maka cara pembetulan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengulang rapat paripurna DPR, produk rapat paripurna hanya dirubah dengan rapat paripurna. Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan Revisi UU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam asas bernegara termasuk asas hukum berlakunya undang-undang apabila terjadi perubahan, maka harus dengan cara yang sama atau sederajad. Ini pernah berlaku pada kesalahan penulisan putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara Yayasan Supersemar “tertulis 139 juta” yang semestinya “139 milar”.

“Atas kesalahan ini tidak bisa sekedar dikoreksi dan membutuhkan upaya peninjauan kembali (PK) untuk membetulkan kesalahan penulisannya,” kata dia.

Sementara, hingga saat ini belum terbentuk alat kelengkapan DPR termasuk Badan Legislasi (Baleg). Sehingga koreksi yang dianggap typo oleh DPR saat ini adalah juga tidak sah dikarenakan saat pengiriman revisi UU KPK saat itu oleh Baleg DPR.

Dalam memenuhi syarat sahnya revisi UU KPK setelah ada kesalahan penulisan 50 atau empatpuluh hanya bisa dilakukan apabila telah terbentuk Alat Kelengkapan DPR termasuk Baleg dan harus melalui rapat paripurna DPR. “Sepanjang hal ini tidak dilakukan maka revisi UU KPK adalah tidak sah,” ujarnya.

Ia menambahkan, revisi UU KPK masih menyisakan masalah yaitu tidak kuorumnya kehadiran secara fisik anggota DPR karena nyatanya yang hadir saat pengesahan rapat paripurna DPR hanya dihadiri 89 anggota. Dimana hal ini jelas tidak kuorum.

“Juga masih ada permasalahan dengan pembacaan revisi UU KPK karena nyatanya Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat paripurna DPR tidak membacakan secara utuh materi revisi UU KPK, padahal sebelum dimintakan persetujuan harus dibacakan secara utuh untuk menghindari kesalahan sebagaimana terjadi saat ini,” katanya. (Aza)

Berita terkait

Pengamat Curiga Omnibus Law Nanti Diselesaikan seperti UU KPK

Indonesiainside.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, khawatir Omnibus Law Cipta Kerja akan bernasib sama dengan dengan UU No.19/2019...

Berpotensi Jadi Ladang Korupsi, Perppu Corona Digugat

Indonesiainside.id, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat Perppu No.1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi...

MAKI Buat Sayembara iPhone 11, Maqdir Ismail Nilai Tidak Penting

Indonesiainside.id, Jakarta - Pengacara Maqdir Ismail merespons sayembara Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurut Maqdir, sayembara iPhone 11 untuk menemukan Nurhadi dan...

DPR Bantah Adanya Penyelundupan Hukum Revisi UU KPK

Indonesiainside.id, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membantah isu bahwa DPR melakukan penyelundupan hukum dalam proses revisi UU KPK. Politikus PPP...

Pakar Hukum: KPK Bisa Digerogoti Dewan Pengawas

Indonesiainside.id, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hadjar, melihat keberadaan Dewan Pengawas tak menguntungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, tak...

Gugur 3 Bulan Lalu, Randi dan Yusuf Kini Jadi Nama Auditorium KPK

Indonesiainside.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini meresmikan nama Randi dan Yusuf sebagai nama ruangan aditorium di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK,...

Jelang Pelantikan Pimpinan Baru, 12 Pegawai KPK Pilih Mundur

Indonesiainside.id, Jakarta - Menjelang dilantiknya Komjen Pol Firli Bahuri dan kawan-kawan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah pegawai di lembaga antirasuah malah meminta...

Uji Materi UU Ditolak MK, KPK: Kita Lihat Saja Apakah Negeri Akan Semakin Baik

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menanggapi ditolaknya uji materi revisi UU KPK oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta semua orang melihat...

Berita terkini

Cetak Dua Gol dan Satu Assist, Salah Bawa Liverpool Kalahkan Brighton 3-1

Indonesiainside.id, Liverpool - Mohamed Salah mencetak dua gol dan mengirim satu assist ketika membantu Liverpool membekuk tuan rumah Brighton & Hove Albion dengan skor...
ads3 mekarsari

PKK Menculik 4 Anak dalam Seminggu

Indonesiainside.id, Ankara--Organisasi teroris YPG / PKK menculik empat anak lagi, termasuk dua anak perempuan, pekan lalu untuk memaksa mereka masuk angkatan bersenjata. Organisasi teroris...

Menang Tipis 1-0, Barcelona Tempel Madrid dan Espanyol Terdegradasi

Indonesiainside.id, Barcelona - Blaugrana memenangkan Derbi Catalunya edisi kedua La Liga musim ini dengan skor tipis 1-0 atas Espanyol dalam jornada ke-35 tanpa penonton...

Menang 2-1 di Kandang Genoa, Napoli Duduki Peringkat Lima Klasemen Serie A

Indonesiainside.id, Naples - Napoli menaklukkan Genoa dengan skor 2-1 dalam pertandingan Serie A yang dimainkan di Stadion Luigi Ferraris, Kamis (9/7) dini hari WIB....

Berita utama

Seorang Pengusaha Dilaporkan ke Polisi karena Meraba Tubuh Wanita di Dalam Lift

Indonesiainside.id, Dubai - Seorang pengusaha di Dubai harus berurusan dengan kepolisian setempat karena melakukan perbuatan tercela di tempat umum. Dia didakwa telah menggerayangi seorang...

Kerusuhan Pecah di Serbia Pasca Pemberlakuan Jam Malam

Indonesiainside.id, Beograd - Kerusuhan pecah setelah ratusan orang berunjuk rasa memprotes pemberlakuan kembali jam malam akhir pekan menyusul melonjaknya kasus baru Covid-19 di Beograd,...

Sekali Lagi, MPR Peringatkan Presiden: Ambil Langkah Tegas soal RUU HIP

Indonesiainside,id, Jakarta - Pimpinan MPR kembali memberikan peringatan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah tegas terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). MPR...

“Botol Kosong” dalam Kasus Novel Baswedan Jadi Masalah Baru

Indonesiainside.id, Jakarta - Proses peradilan terkait kasus penyiraman dengan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sedang berproses. Namun, ada saja...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here