Indonesiainside.id, Jakarta — Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai dalam Revisi UU KPK terdapat kesalahan penulisan secara substansial. Namun pemerintah dan DPR hanya dianggap typo yaitu persoalan usia 50 tahun, tapi tertulis dalam kurung “empat puluh tahun” di (Pasal 29 Ayat e).
“Permasalahan ini menjadi substansi karena bisa menimbulkan sengketa terkait frasa mana yang sebenarnya berlaku apakah angka 50 atau huruf empat puluh dengan formasi 50 (empat puluh),” kata Boyamin di Jakarta, Kamis (17/10).
Jika yang berlaku menimbulkan dua makna yang berlaku yaitu 50 atau empatpuluh, dengan demikian yang seharusnya dirubah adalah angkanya menjadi 40 jika yang dianggap benar adalah yang tertulis huruf empat puluh. Dengan demikian hal ini bukan sekedar kesalahan typo, namun kesalahan substantif.
“Maka cara pembetulan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengulang rapat paripurna DPR, produk rapat paripurna hanya dirubah dengan rapat paripurna. Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan Revisi UU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam asas bernegara termasuk asas hukum berlakunya undang-undang apabila terjadi perubahan, maka harus dengan cara yang sama atau sederajad. Ini pernah berlaku pada kesalahan penulisan putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara Yayasan Supersemar “tertulis 139 juta” yang semestinya “139 milar”.
“Atas kesalahan ini tidak bisa sekedar dikoreksi dan membutuhkan upaya peninjauan kembali (PK) untuk membetulkan kesalahan penulisannya,” kata dia.
