Direktur LPPOM: Ada Kesalahan Penafsiran Pemerintah Mengenai UU JPH

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim. Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta-Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dr Lukmanul Hakim menilai ada kesalahtafsiran pemerintah mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Menurut dia, sejak diundangkan pada 2014, seharusnya di tahun 2019 UU JPH sudah berlaku wajib.

“Itu yang saya revisi kemarin, saya bilang 17 Oktober (2019) mulai mandatory, tapi kenapa tidak ada sanksi? Makanya saya bilang (pandangan pemerintah) itu sosialisasi, bukan mandatory (wajib) dan itu perubahan proses sertifikasi,” kata Lukmanul saat dihubungi, Kamis (17/10).

Maka itu, ia menanyakan rujukan hukum pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Lukmanul mengingatkan, dalam Pasal 4 UU JPH, produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

“Di penjelasan sudah jelas, mandatory ini berlaku lima tahun setelah diundangkan. Di pasal dua penerapannya bertahap,” katanya.

Namun, jelas Lukmanul, juga tidak salah jika BPJPH berpandangan demikian. Terlebih, bagi para pelaku usaha ketentuan ini merupakan angin segar karena tidak diberlakukan sanksi.

“Nah, sekarang ini yang ada hanya perubahan alur sertifikasi halal, dimana selama ini langsung ke LPPOM ini melalui Ceroll, sekarang ke BPJPH dulu melalui LPPOM MUI,” ujar Lukmanul.

Lukmanul mengatakan, perpindahan alur sertifikasi ini tidak mudah. BPJPH harus mempersiapkan berbagai kebutuhan pendukung di hampir 34 provinsi.

“Jika tidak siap, baik infrastruktur maupun SDM maka akan terjadi nick (kebocoran) dan pada posisi tertentu bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus diantisipasi oleh BPJPH,” tuturnya.

Dampak lain, ia juga menilai akan terjadi kelambatan-kelambatan proses sertifikasi halal karena alurnya yang panjang. “Maka diharapkan (birokrasi) tidak menggangu ya karena sulit juga melakukan proses itu,” katanya.

Termasuk kesiapan SDM, pemerintah harus menyiapkan SDM profesional dengan memiliki kompetensi khusus dan keilmuan yang sesuai dengan garapan halal. “Jadi pertimbangan SDM pun bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas dan kompetensinya harus masuk,” ujar dia.

Lukmanul menjelaskan, data Kementerian Perindustrian mencatat ada 40 juta UMKM. Jika 20 persen atau setara 20 juta saja melakukan sertifikasi halal, maka tidak akan cukup dalam rentang waktu lima tahun.

“Itu pun baru mamin (makanan dan minuman) lho belum lainnya. Kita support (kebijakan pemerintah), tapi kalau (proses sertifikasi) dilakukan secara manual, itu tidak akan efektif,” katanya.

Intinya, BPJPH harus berhati-hati dalam menerapkan UU JPH karena berkaitan dengan kelangsungan aktivitas pelaku usaha UMKM jika diberlakukan sanksi. “Inilah yang berpotensi abuse of power dan saya khawatirkan proses pemeriksaan tidak maksimal,” ucap Lukmanul. (CK)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here