Menag: Tanggal 17 Oktober Dimulainya Sertifikasi Halal, Bukan Kewajiban

Lukman dalam peluncuran Indeks Kepuasan Jamaah Haji di kantor BPS, Kamis (17/10)/Zuhdi-INI-Net

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin berkilah bahwa sejak 17 Oktober 2019, pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) tidak bersifat mandatory, namun masih bersifat voluntary hingga 17 Oktober 2024. Alasannya, kata dia, belum ada aturan hukum yang mengatur secara rinci.

“Iya betul, jadi 17 Oktober ini tanggal dimulainya bukan diwajibkannya. Karena kalau kewajiban itu pasti ada sanksi hukum,” kata Menag Lukman di kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Menag merinci ada lima tahapan nanti dimana setiap pelaku usaha mendaftarkan diri ke BPJPH atau ke perwakilan-perwakilan provinsi atau kabupaten/kota yang ada. Setelah itu mereka dapat menetukan sendiri lembaga pemeriksaan halal.

“Ini tahap yang kedua. Yaitu sebuah lembaga misalnya seperti LPPOM atau lembaga-lemaga pemeriksa halal yang ada di perguruan tinggi atau yang didirikan oleh Ormas-ormas Islam, itu mereka melakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang diproduksi oleh pelaku-pelaku usaha,” ujarnya.

Setelah itu, pelaku usaha mengembalikan lagi pemeriksaan LPH itu kepada BPJPH dan kemudian BPJPH menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa kehalalan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh LPH. Hasil fatwa itulah yang oleh BPJPH diterbitkan sertifikasi halal.

“Jadi dengan proses seperti itu MUI tetap memiliki perannya, yaitu memberikan fatwa atas kehalalan suatu produk yang telah diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” ujarnya.

Lukman menjelaskan, LPH juga memiliki auditor halal. Dimana uditor halal itu harus mendapatkan sertifikasi dari MUI termasuk kalifikasinya harus mendapatkan sertifikat dari MUI.

“Nah, hanya saja secara administratif selama ini sertifikasi halal hanya dilakukan oleh MUI. Sekarang sertifikasi halal itu dikeluarkan oleh negara melalui pemerintah melalui BPJPH,” katanya.

“Jadi ada pertahapan, lima tahun ini khusus pemberlakuan terhadap makanan dan minuman, kosmetika belum. Nanti setelah lima tahun ini berlalu, baru berlaku penegakan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal,” ujar dia.

Meski sudah berlaku sejak tahun 2014 dan lebih jelas pada Pasal 4 dimana semua produk makanan, minuman dan kosmetika wajib sertifikasi halal, Menag membantah bahwa penerapan ini merupakan langkah mundur. Menurut dia, justru ini menjalankan perintah undang-undang.

“Justru ini cara kita secara persuasif menerapkan bagaimana perintah undang-undang dilakukan, karena undang-undang mengatakan bahwa perlakuan proses sertifikasi halal sejak lima tahun UU disahkan pada 2014 itu konteksnya dimulainya sertifikasi ini,” ujarnya. (CK)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here