Publik Menanti Keseriusan Jokowi Membenahi Sektor SDA dan Lingkungan

joko widodo
Presiden RI, Joko Widodo. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Sejumlah terobosan Jokowi untuk serius membenahi tata kelola sektor sumber daya alam (SDA) dan keselamatan lingkungan dinanti oleh publik di periode keduanya.

Juru Bicara Bersihkan Indonesia, Henri Subagiyo, mengatakan pemerintahan Joko Widodo terlihat sangat ambisius untuk menggenjot tiga hal saat ini, yaitu investasi, infrastruktur dan proyek strategis nasional. Sejalan dengan rencana itu, Jokowi melakukan sejumlah deregulasi yang ingin mempermudah izin.

Menurut Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) ini, agar investasi bisa memberikan hasil positif bagi ekonomi, seharusnya visi pengembangan investasi perlu ditempatkan pada kerangka yang sangat hati-hati. Investasi seharusnya tidak mengorbankan standar lingkungan, sosial dan perlindungan masyarakat.

Henri juga menyoroti sejumlah Rencana Undang-Undang (RUU) yang justru kontraproduktif terhadap perlindungan lingkungan hidup, seperti RUU Perkelapasawitan, RUU Pertahanan, RUU KUHP. Tahun lalu, lanjut Henri, Presiden telah menandatangani PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal sebagai online single submission (OSS) yang menisbikan pernan penilaian Amdal sebagai salah satu pertimbangan pemberian izin.

“Percuma investasi namun tidak memperhatikan aspek sosial lingkungan yang pasti akan mengakibatkan krisis ekologis dan memicu bencana alam,” tegas Henri.

Kampanye bertagar #BersihkanIndonesia ini juga memandang sumber daya alam, khususnya sektor batu bara sangat erat kaitannya dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Sektor SDA, khususnya batu bara di hulu maupun di hilir (pembangkit listrik) sangat rentan terhadap praktik korupsi dan telah dibuktikan dengan terungkapnya sejumlah kasus di sektor ini.

Untuk itu, #BersihkanIndonesia menuntut Presiden Jokowi tidak boleh lemah dan terpengaruh oleh kelompok kepentingan elite yang ingin melemahkan upaya perbaikan tata kelola sektor SDA dan pemberantasan korupsi.

Juru Bicara Bersihkan Indonesia, Merah Johansyah, memprediksi korupsi pertambangan akan semakin subur dengan menemukan momentum matinya KPK akibat revisi undang-undang KPK.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ini mencatat, dalam kurun waktu 2014 hingga 2018, terdapat 23 kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan yang estimasi nilai kerugian negara mencapai Rp 210 triliun.

“Fondasi pemberantasan korupsi sudah diberikan oleh KPK lewat perbaikan tata kelola sumber daya alam dan pertambangan. Misalnya terlihat dari peningkatan PNBP mineral batu bara karena tingkat kepatuhan yang meningkat dari kerja Korsup Minerba KPK,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi saat ini sudah mendesak untuk Presiden menerbitkan Perpu KPK. Mengingat, lanjut dia, protes dari publik dan mahasiswa serta pelajar telah terjadi dalam skala yang masif bahkan menelan korban jiwa sebanyak lima orang.

“Langkah Presiden Jokowi untuk mengeluarkan masih dinanti rakyat Indonesia. Perpu merupakan pembuktian politik apakah Jokowi berpihak kepada rakyat atau oligarki politik?” tegas Merah. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here