Sekjen ILUNI UI Tidak Akui IKB Pimpinan Sri Bintang

IKB UI
Aksi atas nama IKB UI tolak pelantikan presiden dan wakil presiden, Selasa (15/10). Foto: Istimewa

Oleh: Azhar AP

Indonesiainside.id, Jakarta – Sekjen Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Bachtiar Firdaus tidak mengakui Ikatan Keluarga Besar (IKB) UI sebagai lembaga resmi kampus. ILUNI juga mengingatkan agar para alumni tidak membuat organisasi menggunakan lambang Makara untuk kegiatan politik praktis.

Sebelumnya, Humas UI menyatakan IKB pimpinan Sri Bintang Pamungkas bukan organisasi resmi alumni. Hal itu menyusul aksi unjuk rasa IKB yang menentang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober 2019.

Aksi itu digelar Selasa (15/10). Kelompok yang terdiri dari 11 orang ini menyatakan tak akan mau mengakui pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Jokowi lima tahun mendatang.

ILUNI UI menyatakan semua alumni seharusnya mematuhi peringatan pihak UI untuk tidak menggunakan lambang Makara tanpa izin untuk kegiatan politik praktis. Apa yang dilakukan IKB UI itu telah melanggar Peraturan Rektor UI 058 tahun 2017 tentang Penggunaan Nama, Logo, dan/atau Merk UI.

“Kami atas nama ILUNI UI menyatakan bahwa IKB UI bukanlah organisasi resmi alumni UI,” kata Bachtiar melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (17/10).

ILUNI UI mengajak komponen bangsa untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif sepanjang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019. Dia berjanji bahwa ILUNI UI akan menjadi penyeimbang yang kritis namun konstruktif terhadap pemerintah yang terpilih melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.

Sebelumnya, Humas UI, Milda juga sudah menyatakan bahwa 11 orang yang dipimpin oleh Sri Bintang Pamungkas dan menamakan diri sebagai IKB UI bukan bagian dari kampus. Kelompok ini sama sekali tidak mewakili UI.

Kelompok ini juga tidak berhak menggunakan nama, logo dan merek UI sesuai dengan Peraturan Rektor UI nomor 058 tahun 2017  tentang penggunaan nama, logo dan merek UI.

“Karena itu, hal ini sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum dan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Humas UI, Milda, Rabu (16/10).

Dia mengatakan UI menganggap aksi kelompok ini telah menciderai demokrasi karena Jokowi dan Ma’ruf Amin telah memenangkan pilpres dan bahkan kemenangan itu juga telah diperkuat oleh putusan Makamah Konstitusi. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here