Daripada Demo, Waketum MUI Minta Mahasiswa Tempuh Judicial Review

mui
Ilustrasi MUI. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada masyarakat khususnya para mahasiswa untuk menghormati mekanisme hukum dan demokrasi.

MUI berpandangan bahwa unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Namun dalam pelaksanaannya, harus mengindahkan nilai-nilai kesantunan, ketertiban, dan peraturan perundang-undangan.

“Tidak boleh atas nama demokrasi melakukan tindakan anarkis, mengganggu ketertiban umum apalagi mencoba menggagalkan agenda kenegaraan yang sudah ditetapkan. Karena hakekatnya tindakan tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai hukum dan demokrasi itu sendiri,” kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Jumat (18/10).

Menurut dia, daripada demo lebih baik mahasiswa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU KPK. Selain judicial review, dalam mekanisme konstitusional, ada juga legislative review.

“Sehingga agenda kenegaraan tersebut berjalan dengan khidmat, lancar, tertib, dan aman,” katanya.

Dia berpandangan bahwa Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2019 – 2024 merupakan agenda kenegaraan yang sangat penting. Bukan saja karena hal tersebut menjadi amanat dalam UUD Negara RI Tahun 1945,┬ájuga karena kedudukan Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin negara yang memiliki tugas mulia dan mengemban amanat rakyat untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

“Termasuk untuk menjaga nilai-nilai agama dan mensejahterakan kehidupan umat manusia,” ujarnya.

Zainut mengimbau kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa bakti 2019 – 2024 untuk sungguh-sungguh menunaikan janji dan programnya selama masa kampanye. Juga melakukan ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tuturnya. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here