LPPOM MUI Akui Peralihan Sertifikasi Halal Tak Mudah dan Birokrasinya Panjang

Indonesiainside.id, Jakarta – Proses peralihan alur sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak mudah.

BPJPH harus mempersiapkan berbagai kebutuhan pendukung di hampir 34 provinsi. Belum lagi kesiapan sumber daya manusianya (SDM). Pemerintah harus menyiapkan SDM profesional dengan memiliki kompetensi khusus dan keilmuan yang sesuai dengan garapan halal.

“Jadi pertimbangan SDM pun bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas dan kompetensinya harus masuk,” ujar Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim di Jakarta, Jumat (18/10).

Lukman menjelaskan, Kementerian Perindustrian mencatat ada 40 juta UMKM. Jika 20 persen atau setara 20 juta saja melakukan sertifikasi halal, maka tidak akan cukup dalam rentang waktu lima tahun.

“Itu pun baru mamin (makanan dan minuman), belum lainnya. Kita support (kebijakan pemerintah), tapi kalau (proses sertifikasi) dilakukan secara manual, itu tidak akan efektif,” katanya.

Karena itu, BPJPH harus berhati-hati dalam menerapkan UU JPH karena berkaitan dengan kelangsungan aktivitas pelaku usaha UMKM jika diberlakukan sanksi. “Inilah yang berpotensi abuse of power dan saya khawatirkan proses pemeriksaan tidak maksimal,” ucap Lukmanul.

Dampak lain, dia juga menilai akan terjadi kelambatan proses sertifikasi halal karena alurnya yang panjang. Sistem birokrasi yang panjang diharapkan tidak menggangu karena ketentuannya memang rumit.

“Jika tidak siap, baik infrastruktur maupun SDM maka akan terjadi nick (kebocoran) dan pada posisi tertentu bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus diantisipasi oleh BPJPH,” tuturnya.

Di lain sisi, ada kesalahtafsiran pemerintah mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Menurut dia, sejak diundangkan pada 2014, seharusnya di tahun 2019 UU JPH sudah berlaku wajib.

“Itu yang saya revisi kemarin, saya bilang 17 Oktober (2019) mulai mandatory, tapi kenapa tidak ada sanksi? Makanya saya bilang (pandangan pemerintah) itu sosialisasi, bukan mandatory dan itu perubahan proses sertifikasi,” kata Lukman.

Maka itu, ia menanyakan rujukan hukum pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Lukmanul mengingatkan, dalam Pasal 4 UU JPH, produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

“Di penjelasan sudah jelas, ketentuan (mandatory) ini berlaku lima tahun setelah diundangkan. Di pasal dua penerapannya bertahap,” katanya.

Namun, tidak ada salahnya juga jika BPJPH berpandangan demikian. Terlebih, bagi para pelaku usaha ketentuan ini merupakan angin segar karena tidak diberlakukan sanksi.

“Nah, sekarang ini yang ada hanya perubahan alur sertifikasi halal, di mana selama ini langsung ke LPPOM ini melalui Ceroll, sekarang ke BPJPH dulu melalui LPPOM MUI,” ujarnya. (Aza)

Berita terkait

Ormas Islam dan MUI Kembali Lakukan Aksi Tolak RUU HIP

Indonesiainside.id, Baturaja - Ratusan massa dari Organisasi Islam dan Majelis Ulama Indonesia  Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menggelar aksi penolakan RUU Haluan Ideologi...

Wasekjen MUI: Kalau Benar, Mulai Besok Kita Kampanye Boikot Unilever

Indonesiainside.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Abbas menegaskan bahwa sifat dan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) bertentangan...

Selain Unilever, Tengku Zulkarnain Juga ‘Haramkan’ Starbucks karena Dukung LGBT

Indonesiainside.id, Jakarta - Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain menyatakan boikot atas produk-produk Unilever karena terang-terangan mendukung LGBTQ+. Selain produk Unilever dirinya juga 'mengharamkan' produk kopi...

MUI Bogor Gelar Pendidikan Kader Ulama

Indonesiainside.id, Bogor - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar seleksi ujian masuk Pendidikan Kader Ulama (PKU) angkatan XIV. "Alhamdulillah kami...

Direktur LPPOM-MUI: Sertifikasi Halal Picu Daya Saing dan Roda Ekonomi

Indonesiainside.id, Jakarta - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terus mengawal agar sertifikasi halal ke depan lebih baik dan...

Waketum MUI Sepakat Lakukan Boikot jika Unilever Tetap Dukung LGBT

Indonesiainside.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan sekaligus meminta kepada publik agar meningkatkan kewaspadaannya terhadap kelompok-kelompok, baik perusahaan atau non government organization (NGO)...

Laporan Pembakaran Bendera Belum Diterima, Tapi Korlap Aksi Sudah Diperiksa Polda

Indonesiainside.id, Jakarta - Polda Metro Jaya mengatakan belum menerima laporan apapun terkait aksi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada saat demonstrasi massa...

Tengku Zulkarnain: Dulu Bendera Demokrat dan Foto SBY Dibakar Massa, Apa Beliau Ngadu ke Polisi?

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain menyinggung soal pembakaran bendera partai yang kini ramai disuarakan oleh PDI Perjuangan. Apa yang menimpa...

Berita terkini

Kasus Narkoba, Anak Wakil Wali Kota Tangerang Ditangkap

Indonesiainside.id, Jakarta - Polda Metro Jaya membenarkan ada penangkapan terhadap anak seorang wakil wali kota Tangerang berinisial AKM dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kabid Humas Polda...
ads3 mekarsari

Wall Street Dibuka Menguat Tipis, Dow Jones Berjuang Tahan Kenaikan

Indonesiainside.id, New York - Saham-saham di Bursa Efek New York, Wall Street, Amerika Serikat, dibuka sedikit lebih tinggi pada pembukaan perdagangan Kamis pagi waktu...

Pekerja Pabrik di Kabupaten Bekasi Dites Usap Massal

Indonesiainside.id, Cikarang - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan tes usap massal kepada para pekerja pabrik di Kabupaten Bekasi. Tes massal itu digelar di...

Imbas Covid-19, Hotel Bintang Dua di Karimun Tutup

Indonesiainside.id, Karimun - Hotel bintang dua, Hotel Paradise di Jalan Setiabudi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tutup memasuki fase normal baru di tengah...

Berita utama

WNA Prancis Predator Seks Anak di Bawah Umur Kerap Pukul Korban

Indonesiainside.id, Jakarta - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan warga negara asing (WNA) yang menjadi tersangka kasus eksploitasi seksual anak, Francois...

Aniaya untuk Paksa Saksi Jadi Pelaku Pembunuhan, Jajaran Polsek Percut Sei Tuan Dimutasi

Indonesiainside.id, Medan - Kompol Otniel Siahaan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Percut Sei Tuan dan digantikan oleh AKP Ricky Pripurna Atmaja yang diamanahkan sebagai...

Jokowi: Lampu Merah Lagi, Hari Ini Kasus Positif Tinggi Sekali

Indonesiainside.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan jumlah penambahan kasus positif Covid-19 pada Kamis ini sangat tinggi, dan itu menunjukkan pertanda lampu merah. Hal...

Desember 2019 hingga Juni 2020, Predator Seks Asal Prancis Mangsa 305 Anak di Bawah Umur di Jakarta

Indonesiainside.id, Jakarta - Polda Metro Jaya mengungkap kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) asal Prancis bernama...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here