Perppu KPK Tak Kunjung Keluar, BEM Unri: Ada Agenda Elit Politik Lemahkan KPK

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Jumat (18/10/2019). Pengunjuk rasa menuntut presiden mengeluarkan Perppu terkait UU KPK. ANTARA FOTO/Ardiansyah/nz

Indonesiainside.id, Jakarta – Ditentang banyak pihak, UU KPK hasil revisi resmi berlalu pada Kamis (17/10) meski tanpa tanda tangan dari Presiden Jokowi. Bahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Mahasiswa dari BEM Universitas Riau (UNRI) mempertanyakan langkah DPR dan pemerintah tak mendengar aspirasi masyarakat yang menolak UU tersebut. Meski telah resmi,  protes masih terus disuarakan, terutama dari kalangan mahasiswa.

Presiden Mahasiswa UNRI, Syaprul, mempertanyakan niat dari sebagian kelompok elit untuk melemahkan KPK menyusul presiden yang tak kunjung mengeluarkan Perppu KPK dalam mengatasi polemik yang tidak kunjung usai.

Dia mengajak semua mahasiswa untuk turut andil mencerdaskan publik terkait agenda segelintir elite yang hendak melemahkan pemberantasan korupsi. Apalagi, kampus adalah tempat para kaum intelektual berkumpul. Dia juga bertapa mahasiswa tak mematikan daya kritis terhadap ragam masalah yang menimpa bangsa.

“Maka, penting bagi mahasiswa untuk ikut serta terlibat dalam keributan KPK ini,” kata Syaprul melalui keterangan tertulis, Jumat (18/10).

Sementara, Pakar hukum dari Universitas Abdurrab Riau, Samariadi, mengatakan, UU KPK baru sama sekali belum sempurna. Dia menyebut tak perlu mengubah semua pasal. Cukup pasal-pasal yang dinilai kontroversi di tengah masyarakat.

“Misal lembaga KPK harus diawasi juga dalam menangani kasus korupsi, ya bagus cuma standarnya apa harus jelas juga. Gak boleh KPK seperti lembaga Superbody, hebat sendiri tanpa ada yang mengawasi,” ujar Sam

Terkait hal ini, ada beberapa pasal dalam UU KPK baru yang melemahkan lembaga antirasuah itu. Berikut ini tiga hal yang bisa membahayakan kerja KPK:

1. Kewenangan KPK yang Dipangkas

Dalam Pasal 21 ayat (4) dan (6) UU KPK yang lama, pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi yang berwenang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan. Namun, kewenangan itu dirubah.

Dalam UU KPK baru, kewenangan pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh Dewan Pengawas.

“Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulis.

Tak hanya itu, kewenangan menggeledah dan menyita juga harus melalui izin dewan pengawas. Pasal 12B yang mengatur penyadapan juga harus melalui izin tertulis dewan pengawas. Jangka waktu penyadapan dibatasi hanya selama 1×6 bulan dan dapat diperpanjang 1×6 bulan.

KPK hanya boleh mengambil alih penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh polisi dan jaksa. Proses penuntutan perkara korupsi yang dilakukan juga mesti berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, sehingga KPK tak lagi independen dalam menjalankan fungsinya.

2. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas beranggotakan lima orang pilihan DPR dan atas usulan DPR. Proses pemilihan mirip dengan seleksi calon pimpinan KPK menggunakan panitia seleksi. Dewan pengawas ini adalah representasi pemerintah dan DPR yang ingin ikut campur terhadap KPK.

3. Status Kepegawaian ASN

Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian KPK harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan menghilangkan independensi pegawai karena kenaikan pangkat dan pengawasan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Hal ini mendegradasi KPK dari lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah. Sebagai pegawai negeri atau ASN yang berada di bawah garis komando subordinasi

(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here