ICMI Tidak Setuju Menag Hanya Fokus Urusi Deradikalisasi

fachrul razi
Menteri Agama, Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan terorisme. Salah satu tugas pencegahannya adalah deradikalisasi.

Dengan begitu, tidak tepat jika Kementerian Agama (Kemenag) ikut mengurusi masalah deradikalisasi karena masing-masing lembaga sudah punya tugas dan fungsi. Dalam hal pencegahan, bukan hanya lembaga dan kementerian, masyarakat pun harus ikut memerangi radikalisme.

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie mengaku tak sepakat jika Menag Fachrul Razi hanya fokus menangani masalah radikalisme. “Karena sudah ada lembaga yang menanganinya. Nggak usah menteri agama (mengurusi),” kata Jimly usai diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Kamis (24/10).

Baca Juga:  Perkuat Harmoni Masyarakat, Menag Minta Dialog Diintensifkan

Menurut dia, salah satu garapan Menag adalah fungsi administrasi negara terhadap keagamaan. Menag harus melayani semua agama dengan adil dan memastikan bahwa kualitas keagamaan tertanam dengan baik di masyarakat.

“Dengan begitu makin tinggi integritas dan kualitas masyarakat. Kalau bisa koruptor makin berkurang, karena fungsi agama makin baik. Jangan agama semarak, tapi koruptor semakin banyak dan penjara penuh,” ujarnya.

Dia juga mendorong agar Menag Fachrul Razi segera beradaptasi di internal Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak eksternal seperti ormas-ormas lintas keagamaan.

Baca Juga:  Perkuat Harmoni Masyarakat, Menag Minta Dialog Diintensifkan

Secara administrasi, menteri agama memang mengatur semua agama agar berkembang dan penganutnya lebih berintegritas dalam bernegara dengan keyakinan agamanya masing-masing.

Lebih jauh, Jimly menuturkan saat Presiden kedua Soeharto mengangkat Alamsyah Ratu Prawiranegara sebagai Menag, terjadi perdebatan sengit antara Buya Hamka sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun hal itu dapat diselesaikan melalui dialog.

“Ini namanya seni komunikasi. Jadi kita sabar dulu, kita hormati keputusan presiden karena bisa jadi keputusannya tidak tepat dan menjadi kontra produktif,” ucap Jimly. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here