SD Inpres, Dulu dan Kini (Bagian IV – Habis)

Indonesiainside.id, Jakarta — Misi utama dari adanya SD Inpres adalah untuk mempercepat proses capaian dan pemerataan pendidikan bagi semua anak bangsa. Dalam penelitian Esther Duflo yang membawanya memenangkan hadiah Nobel Ekonomi 2019, berkesimpulan bahwa ada korelasi antara SD Inpres dengan meningkatkan perekonomian.

Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009 – 2014), punya teori serupa. “Kunci dari pengentasan kemiskinan adalah dengan pendidikan,” ujarnya, suatu ketika kepada penulis. Karena itu, di era ia jadi Mendikbud, berbagai pintu dibuka untuk bisa menikmati pndidikan di semua level. Beragam menu beasiswa disediakan, baik untuk belajar di dalam maupun di luar negeri.

Di era semaraknya SD, dari tahun 1975 sampai tahun 1993, jumlah SD Inpres mencapai 150 ribu gedung di seluruh Indonesia. Lalu, seiring dengan berbagai kemajuan dan kebijakan di bidang pendidikan, jumlahnya terus menurun. Angka penurunan ini karena berbagai sebab. Di antaranya adalah jumlah penduduk sekitar menurun, karena itu anak-anak usia SD bisa ditampung oleh SD Negeri setempat; SD Inpres satu dengan lainnya demerger; dijadikan SD Negeri; dan sebagainya. Saat ini, jumlah pasti SD Inpres tidak atau belum didapatkan data yang valid. Kemendikbud sendiri tidak memerincinya, hanya menyebut jumlah SD Negeri secara keseluruhan jumlahnya mencapai 140 ribu lebih. Menurut taksiran, saat ini jumlah SD Inpres tinggal sekitar 6000-an.

Tahun berlalu, era berganti. Tetapi, kehadiran SD Inpres di tahun 1975 dibutuhkan oleh masyarakat dan menginspirasi para pejuang pendidikan dan peneliti. Menurut H Zurkarnaini, guru yang menjadi pengajar di salah satu SD Inpres di Kota Pekanbaru, Riau, pada tahun 1984, kebijakan yang diambil oleh Presiden Soeharto kala itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

“Waktu itu, fasilitas sekolah kurang dan jumlah sekolah juga kurang, sehingga banyak anak-anak putus sekolah, kata Zulkarnaini kepada Bayu Derriansyah dari Indonesiainside.id. “Pak Harto mengangkat guru yang jumlahnya sampai puluhan ribu orang. Menjadi PNS, terutama untuk tenaga pengajar,” jelasnya.

Ada pengangkatan guru secara massal. Ada SPG untuk guru kelas, SGO untuk guru olahraga dan PGA untuk guru agama. Ini merupakan tamatan yang sederajat dengan SMA, tetapi  sekolahnya mengarah pada tenaga pendidik. “Setelah lulus SPG, PGA atau SGO sudah bisa langsung mengajar di sekolah Inpres,” tuturnya.

Zulkarnaini menuturkan, bahwa program pembangunan SD Inpres yang didirikan oleh Presiden Soeharto sangat membantu masyarakat. Selain bermanfaat untuk pendidikan anak bangsa kala itu, SD Inpres juga memberi pengaruh yang baik pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seiring dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan SD dan SMP diberikan kepada Pemkab dan Pemkot, sedangkan untuk SMA dan SMK,kewenangannya diberikan ke Pemprov. Adapun pengelolaan proses belajar-mengajar, sekolah dapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk SD, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2019, tiap peserta didik SD mendapatkan dana BOS Reguler sebesar Rp 800 ribu per tahun. Dana tersebut diberikan kepada SD Negeri maupun swasta yang memenuhi syarat sebagai sekolah penerima BOS.

“Manfaatnya untuk mengurangi angka pengangguran. Karena begitu tamat sekolah langsung dapat pekerjaan, menjadi guru. Bbegitu juga dengan anak-anak, mereka dapat pendidikan dan bisa bersekolah,” jelasnya.

Di era Reformasi yang kini sudah berusia 21 tahun, nasib SD Inpres seakan dilihat dengan sebelah mata.  Bahkan, Mendikbud di era pemerintahan Presiden Jokowi periode I, Muhadjir Effendy, pernah mengatakan bahwa  standar pelayanan minimum (SPM) dan standar pelayanan nasional (SPN) untuk sekolah dasar instruksi presiden (inpres) harus ditingkatkan. Masalahnya, menurut Muhajir, sejak berdiri sampai sampai sekarang belum ada kenaikan mutu. “SPM kita sejak puluhan tahun tidak dinaikkan grade-nya,” kata Muhadjir di Depok, Jawa Barat, 25 Januari 2017.

Meskipun SD Inpres itu pengelolaannya ada di Pemkab dan Pemkot, Kemedikbud mestinya tetap memberikan bimbingan agar SD-SD Inpres itu bisa berkemajuan, lewat regulasi dan bantuan-bantuan khusus. Tetapi, di era Muhajir jadi Mendikbud (sampai 23 Oktober 2019) kebijakan terhadap SD Inpres nyaris tak terdengar. Ini adalah tantangan bagi Mendikbud yang baru dilantik, Nadiem Makarim.

Jika demikian halnya, semestinya, para bupati dan wali kota hendaknya bisa memberikan sentuhan terhadap SD-SD Inpres di daerahnya. Bagaimana pun, di eranya, SD Inpres memberikan sentuhan tersendiri terhadap dunia pendidikan.

Dan itu telah dibuktikan pada 19 Juni 1993, UNESCO memberi penghargaan kepada Presiden Soeharto, berupa Avicenna Medals yang sekaligus menobatkan Pak Harto sebagai Tokoh Pendidikan Internasional. Dan tahun ini, Nobel Ekonomi diberikan kepada Esther Duflo atas penelitiannya tentang SD Inpres, membuat banyak orang terperangah dibuatnya. Penelitian Duflo mestinya membuat kita, segenap anak bangsa, berfikir ulang tentang sistem pendidikan nasional yang menyentuh kelompok-kelompok yang termarginalkan secara ekonomi, politik, dan sosial. (HMJ)

Berita terkait

Jam Pelajaran Agama Dikurangi, DPR: Pak Menteri, Tujuan Sistem Pendidikan Nasional Apa?

Indonesiainside.id, Jakarta - Anggota DPR Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid menyampaikan keluhan masyarakat terkait materi ajaran agama di sekolah negeri saat rapat kerja dengan...

Padang Panjang dan 14 Daerah di Sumbar Jalankan Pendidikan via Daring

Indonesiainside.id, Padang Panjang—Proses pendidikan pada tahun ajaran baru di Kota Padang akan berjalan melalui online di tengah pandemi  Covid-19. Hal ini disampaikan Wakil Wali...

Disdik Jabar: KBM Tak Dilakukan di Semua Sekolah

Indonesiainside.id, Jakarta - Pemda Provinsi Jawa Barat berhati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka SMA/SMK di Kota Sukabumi yang telah dinyatakan zona...

Empat Kali Gelar Aksi Tolak PPDB tapi Tak Didengar, Massa Berharap ke Jokowi

Indonesiainside.id, Jakarta - Puluhan orang tua murid berunjuk rasa menolak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta Tahun 2020/2021 di Taman Aspirasi seberang Istana...

Mendikbud Akan Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh

Indonesiainside.id, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mewacanakan pendidikan jarak jauh (PJJ) secara permanen usai pandemi Covid-19. Menurut dia, pemanfaatan...

Dinas Pendidikan DKI: Seleksi PPDB Berbasis Zonasi Sudah Ada Sejak 2017

Indonesiainside.id, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan PPDB berbasis zonasi sudah dijalankan sejak 2017 lalu. Dari tahun ke tahun, PPDB mengunakan...

Nadiem Bantah Kabar Peleburan Pendidikan Agama dan PPKN

Indonesiainside.id, Jakarta -  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menegaskan, tidak ada peleburan pelajaran pendidikan agama dan PPKN di tingkat sekolah dasar. Isu...

Pemerhati Pendidikan: Peleburan PAI-PKN adalah Upaya Sekularisasi dan Atheisme

Indonesiainside.id, Jakarta - Wacana peleburan mata pelajaran Pendidkan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dinilai tidak memperhatikan dasar falsafah negara di mana negara...

Berita terkini

WHO Akui Partikel Virus Corona dapat Bertahan Lama di Udara, dan Tetap Berbahaya jika Dihirup

Indonesiainside,id Jenewa – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengakui adanya bukti yang muncul dari penyebaran virus corona di udara, Selasa (7/7). Sebelumnya, sekelompok ilmuwan...
ads3 mekarsari

Memilukan, Ibu Hamil bersama Anak dalam Kandungan Meninggal setelah 13 Rumah Sakit Menolak untuk Merawatnya

Indonesiainside.id, New Delhi – Seorang ibu hamil dan bayi di dalam kandungannya meninggal setelah dalam satu hari, 13 rumah sakit menolak untuk merawatnya. Peristiwa...

Tommy Restui Kader Partai untuk Menjewer Anggota yang Ingin Munaslub

Indonesiainside.id, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), memberikan restu kepada DPP dan DPW Partai Berkarya untuk melaksanakan Musyawarah...

Gerak Cepat, Ponpes Gontor Langsung Isolasi Orang yang Berinteraksi dengan Santri Positif Covid-19

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Pengasuh Pondok Modern Gontor Kampus 2, Ustaz Muhammad Hudaya, membenarkan adanya satu santri Pondok Modern Gontor Kampus 2 yang positif...

Berita utama

Tommy Restui Kader Partai untuk Menjewer Anggota yang Ingin Munaslub

Indonesiainside.id, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), memberikan restu kepada DPP dan DPW Partai Berkarya untuk melaksanakan Musyawarah...

Partai Berkarya Siap Berkompetisi di Pilkada 2020

Indonesiainside.id, Jakarta - Partai Berkarya siap berkompetisi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 Desember mendatang. Persiapan menghadapi perhelatan politik lokal itu disampaikan dalam rapat...

Rekor Tertinggi: Gugus Tugas Laporkan 1.853 Kasus Baru Covid-19, Total 68.079 Orang Positif

Indonesiainside.id, Jakarta - Kasus pertambahan Covid-19 kembali mencatat rekor. Hari ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan kasus baru di Tanah Air mencapai 1.853...

Dukung jadi Masjid, Rusia: Pengubahan Status Hagia Sophia Hak Turki

Indonesiainside.id, Jakarta-- Pemerintah Rusia menyatakan rencana perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid merupakan hak dan urusan dalam negeri pemerintah Turki.  Duta Besar Rusia untuk...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here