Indonesia Dapat Menjadi Kiblat Moderasi Melalui Pesantren

pendidikan
Guru mengawasi murid mengerjakan soal pelajaran agama di SDIT. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) Abdul Waidi menuturkan, pesantren dapat menjadi subyek pengungkit strategis untuk tiga hal. Pertama, pendidikan berkualitas untuk semua.

“Pesantren menjadi lembaga yang menerima siapapun untuk berproses, tanpa kecuali. Bukan hanya latar belakang ekonomi, tapi juga keadaan fisik dan psikis santri dan pesantren menjaga kualitasnya, tanpa harus mengikuti standar pemerintah,” kata Waidi di Jakarta, Jumat (25/10).

Kedua, sebagai akselerator ekonomi. Pesantren dapat terus bergerak secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, pesantren menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesantren dan lokal sekitar pesantren.

“Jika produksi pesantren dikuatkan, maka juga berdampak bagi penurunan defisit neraca ekonomi nasional,” katanya.

Ketiga, melalui pesantren, Indonesia dapat menjadi kiblat Islam moderat dunia. Menurut dia, pesantren merupakan aktor yang terbukti memiliki komitmen dan bertindak nyata untuk moderasi Islam.

“Maka, Indonesia akan menjadi cermin baik bagi Islam rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.

Waidi mengatakan, UU Pesantren adalah upaya rekognisi. Pertama, rekognisi negara.

“Undang-undang Pesantren hadir untuk memberikan rekognisi (pengakuan) afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya,” kata dia

“Juga memberikan peran pesantren yang lebih besar dan kongkrit dalam upaya pembangunan di bidang agama, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat,” sambungnya.

Kedua, untuk penguatan kualitas. UU hadir untuk penguatan kualitas pendidikan pesantren, termasuk pengakuan tradisi akademik pesantren.

“UU tidak meredupkan nilai dan keunggulan khas pesantren,” ujarnya

Ketiga, menjaga independensi, bukan intervensi dan birokratisasi. Dia berpendapat UU tidak boleh melemahkan watak independen pesantren, tidak boleh mengintervensi pesantren, termasuk manajemen, dan tata kelola keuangan pesantren.

“Disahkannya Undang-Undang Pesantren ini jangan justeru menciptakan kerumitan birokratis baru,” katanya.

Setelah rekognisi, agar pesantren menjadi subyek aktif, maka perlu dilakukan digitalisasi. Bagaimana memanfaatkan untuk menguatkan proses dari hasil belajar, juga untuk menguatkan sistem pesantren.

“Kemudian bahasa dan life skill, pesantren harus menguatkan bahasa asing, terutama arab dan inggris, sebagai alat komunikasi dunia,” kata dia.

Ia menambahkan, pesantren harus meluaskan jaringan nasional dan di subyek dalam narasi Islam moderat di tingkat dunia. “Dan di segi administrasi, pesantren mencerminkan semangat Islam yang profesional, transparan dan akuntabel,” ujarnya. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here