Indonesiainside.id, Jakarta – Meski hampir sepekan berlalu, isu antiradikalisme masih terus mencuat. Pasalnya, isu ini disuarakan oleh beberapa menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Menteri Agama (Menag).
Menurut mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, isu ini bukan isu utama dari persoalan-persoalan yang ada saat ini. Terlebih sudah ada lembaga atau institusi yang fokus menanggulangi radikalisme.
“Menurut saya ini kontradiktif karena menyelesaikan masalah di hilir bukan di hulu,” kata Azra dalam diskusi peluncuran buku di PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (29/10).
Seharusnya, kata dia, jika pemerintah serius ingin menanggulangi radikalisme, maka dapat memerintahkan pembantunya untuk bekerja lebih optimal. Sebab, tugas pangkal penyelesaian radikalisme ini justeru ada di berbagai kementerian.
“Kemendikbud, Kemensos, harus di panggil termasuk Kementerian Ekonomi,” ujarnya.
Terutama yang menyebabkan orang menjadi radikal dan ekstrim adalah sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sehingga mereka merasa frustasi dan ingin mengambil jalan lintas.
“Kita tahu yang banyak di tangkap Densus kerjanya serabutan. Jadi tidak cukup Menag panggil Kakanwil saja, tapi harus lebih komprehensif,” kata dia.
Rohaniawan Katolik Franz Magnis Suseno atau disapa akrab Romo Magnis mengingatkan bahwa agama tidak boleh mentoleransi oknum-oknum yang ingin menghancurkan agama dari dalam. Terlebih, jika disusupi dengan ideologi yang menyimpang.
“Islam tidak boleh dibajak oleh kelompok radikalisme,” ujarnya. (Aza)
