Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Muhammad Adib Khumaidi, menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan, untuk mengoptimalkan pelayanan harus didukung sarana dan prasarana kesehatan.
Sarana dan prasarana itu diantaranya kualitas obat dan pembiayaan. Sementara, IDI menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan seolah mengabaikan peningkatan pelayanan.
Menurut Adib, kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak serta-merta berdampak pada pelayanan. Ini karena konsep kenaikan tersebut hanya berbicara terkait dengan mengatasi defisit keuangan. Pengelola seolah abai terhadap pelayanan kesehatan yang selama ini menjadi keluhan para pasien dan dokter.
“Dari kami walaupun ada kenaikan iuran dampaknya adalah terhadap kualitas pelayanan bukan hanya menutup defisit,” ujar Adib Khumaidi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).
Pada dasarnya IDI mendukung program pelayanan kesehatan pemerintah. Namun yang harus diperhatikan adalah harus ada pembahasan serius mengenai optimalisasi kualitas layanan kesehatan.
“Kita evualuasi nanti setelah dinaikan terus kemudian lihat apakah kualitas meningkat?,” kata dia menegaskan.
Adib lalu menceritakan unek-unek yang selama ini didengarkan oleh para dokter yang bertugas di lapangan. Banyak dokter, kata dia, mendapat keluhan dari pasien terkait kualitas pelayanan kesehatan.
“Kita bicara soal sarana dan prasarana. Sekarang rujukan semakin banyak ke rumah sakit. Kita tidak bisa selesaikan karena prasarannya belum ada. Kami mengusulkan singel class perawatan dalam sebuah sistem kesehatan yang standar. itu yang harus diutamankan terlebih dahulu,” kata dia. (PS)
