Putra Bung Tomo: Istilah Radikalisme Harus Jelas Siapa yang Disasar

Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo (dua kanan). Foto: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Putra ‘Bung Tomo’ Bambang Sulistomo mengatakan, pemerintah harus jelas dan tegas dalam mengartikan istilah radikalisme. Termasuk ditujukan kepada siapa agar publik tidak saling tuduh menuduh dan terus menimbulkan kegaduhan.

“Bicara radikalisme saya pernah bicara di Disbintalad (Dinas Pembinaan TNI Angkatan Darat). Waktu tanya jawab, saya balik bertanya bapak-bapak kok nggak pernah bicara apa sebab radikalisme?” kata Bambang dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Jurnalis Merah Putih di bilangan Cikini, Jakarta, Jumat (8/11).

“Kalau radikalisme seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), kita sama-sama sepakat, radikalisme yang mengingkari nilai-nilai sosial, keadilan, ketuhanan, dan kemanusiaan dilarang berkembang,” imbuhnya.

Lebih jauh, ia menuturkan, jika bicara sejarah, setiap zaman pemerintahan selalu menyampaikan slogan-slogannya. Seperti era Orde Lama, dimana narasi revolusi selalu digelorakan dengan ide besar Nasakom.

“Jika tidak setuju, disebut kontra-revolusi Jadi, hal-hal itu biasa terjadi di zaman setiap pemerintahan,” katanya.

Kemudian masuk ke Orde Baru, disampaikan mengenai gagasan pembangunan dan dwifungsi. Maka yang menentang dianggap anti-pembangunan dan anti-dwifungsi.

Bambang menuturkan, jika dibandingkan dengan zaman Soeharto, generasi muda saat ini sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Dia menilai negara gagal dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, sehingga muncul ide-ide yang bertentangan dengan Pancasila.

“Kalau soal radikalisme, saya ini biangnya radikalisme, saya pernah dipenjara dua tahun karena melawan modal asing yang merembes ke rakyat, saya dibilang ekstrimisme,” katanya.

Karenanya, ia meminta pemerintah melakukan redefinisi terhadap istilah radikalisme. Sehingga tidak ada polemik yang asal tuding seperti saat ini.

“Artinya, saya ingin radikalisme itu jelas fokusnya pada siapa. Sebab, kalau nanti Jokowi berganti, bisa saja yang berlawanan dengan pemerintah dianggap radikalisme,” katanya.

Bambang berpendapat, tidak salah juga jika saat ini ada ancaman ideologi impor karena lemahnya penguatan ideologi pancasila. “Saya yakin liberalisme, kapitalisme, dan marxisme masih ada dan itu akan terus berkembang kalau kita tidak mampu melindungi rakyat dengan adil,” ujarnya.

Ia menegaskan, keadilan adalah hakikat dari kehidupan manusia. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945, kata keadilan dan kemerdekaan paling banyak disebutkan.

“Kapolri beberapa waktu lalu menyatakan bahwa yang dilawan bukan radikalisme Islam, tapi harus dijelaskan yang harus dilawan adalah radikalisme yang bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, di periode pertama presiden Jokowi menjabat, ia mendukung Jokowi dengan gagasan revolusi mental. Namun ketika tidak dilakukan secara revolusioner, ia pesimistis revolusi mental terwujud.

“Karena kejelekan itu akan terus berjalan secara revolutif. Maka, mari kita tegakkan keadilan, mari tegakkan Pancasila dan Indonesia yang makmur,” katanya. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here