Kemendagri, Kemenkeu dan Kementerian Desa Sepakat Tak Pakai Lagi Istilah Desa Fiktif

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan. Foto: Ahmad ZR/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Jajaran kementerian terkait di Kabinet Indonesia Maju sepakat untuk tidak menggunakan lagi istilah fiktif. Kesepakatan itu disetujui dalam pertemuan yang melibatkan sejumlah kementerian.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, belum dapat melaporkan hasil investigasi tim di ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas mengusut dugaan desa fiktif. Hingga kini tim masih bekerja dan menemui pihak gubernur, bupati, polda, dan polres.

“Tetapi secara administrasi kita terus komunikasi apakah dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, tadi pagi juga kami komunikasi dengan deputi di (Kemenko) PMK (Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan), dan KSP (kantor staf presiden),” kata Nata di kantor Kemendagri, Selasa (12/11).

Melalui pertemuan tersebut, disepakati untuk tidak lagi mengatakan persoalan istilah desa fiktif, desa siluman, atau desa hantu. Ia berpendapat justeru desa tersebut sedang melakukan perbaikan administrasi.

“Tentu juga akan kita lihat hasil tim gabungan dari Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah, dan tim kami Sendiri dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa,” katanya.

Adapun terkait Perda yang tidak sesuai untuk pemekaran desa, Dirjen Pemerintahan Desa sedang meneliti kebenaran hal tersebut. Rencananya, sore ini Kemendagri akan merangkul hasil pertemuan dengan Menko PMK, Menko Polhukam dan Kemenkeu guna dicocokkan dengan hasil investigasi tim di lapangan.

“Kalau benar fiktif, tentu aparat penegak hukum mengambil langkah, tapi kalau memang persoalan administrasinya ada yang keliru, maka desa itu kita cabut, kami yakinkan kalau persoalan itu benar ada,” ujarnya.

Nata menyebutkan, banyak wilayah yang melakukan moratorium ketika momentum pemilu kemarin, termasuk Papua yang mengajukan 125 desa. Menurut dia, jika mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, syarat moratorium yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan batas desa serta peta desa.

“Mekanisme itu kan dari kabupaten tentu dijelaskan dalam perda, kemudian selesai perda di cek, di verifikasi oleh provinsi baru ke Kemendagri. Nah sekarang ada 74 ribu desa, kalau turun semua ke desa kan nggak seperti itu,” katanya. (Aza)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here