Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, ingin buru-buru mengimplementasikan sertifikasi pranikah atau perkawinan. Menurut dia, tahun depan jadi waktu yang pas.
“Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai,” kata Muhadjir di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Menurut dia, implementasi sertifikasi ini akan diformulasikan dalam sistem pelatihan. Untuk agama Katolik misalnya, telah dilakukan terlebih dulu. Sebab sudah ada sistem pelatihan pra nikah yang dijalani oleh pasangan Katolik, minimal selama tiga bulan.
Muhadjir mengatakan, dalam pelatihan itu kedua pasangan betul-betul menyiapkan diri untuk berumah tangga. Pelatihan menyangkut pengelolaan emosi, keuangan, hingga terkait kesehatan reproduksi.
“Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat,” ujar Muhadjir.
Ke depan, sertifikasi ini akan dikelola Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Dua lembaga ini akan berperan penting. Misalnya Kemenkes, akan memberikan pengetahuan soal kesehatan dan berbagai penyakit.
Tujuannya supaya anak yang dilahirkan nanti tak terkena stunting dan penyakit lain “Karena titik awalnya harus dari situ. Karena kalau sudah cacat lahir, cacat dalam kandungan, nanti untuk intervensi berikutnya itu tidak bisa melahirkan generasi anak yang betul-betul normal,” kata dia. (Aza)
