Indonesiainside.id, Jakarta – Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (KAMU) Djudju Purwantoro menilai wacana pengangkatan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai calon komisaris atau direksi pada salah satu BUMN akan menciderai keadilan masyarakat. Djudju memaparkan beberapa kasus Ahok.
“Ahok adalah salah seorang mantan Napi yang kasusnya sangat menghebohkan, karena telah menghina Alquran, yaitu ayat dalam surat Al Maidah, yang merupakan kitab suci bagi umat Islam,” kata Djudju, Jumat (15/11).
Selain itu, dalam kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras, Ahok terindikasi telah merugikan keuangan negara sekira Rp191,33 miliar kebih. Kasus ini sesuai temuan BPK laporan anggaran tahun 2014 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Dalam laporan tersebut, ditemukan adanya pembelian lahan di Cengkareng Barat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai saat ini kasus tersebut belum juga dilakukan dan cenderung senyap.
“Sehingga tidak jelas ujung rimbanya,” katanya.
Kasus- kasus hukum lainnya yang terduga melibatkan Ahok antara lain lahan taman BMW di Jakarta Utara seluas 26 hektare, yang diserahkan oleh PT Agung Podomoro. Indikasi penggunaan (sertifikasi) dokumen tanah yang tidak sah dan dugaan kerugian negara tersebut sekira Rp737 miliiar.
“Tanpa bermaksud marginalisasi, secara etika sosial dan hukum sepatutnya Ahok tidak layak lagi diusulkan sebagai pejabat publik,” ujarnya.
Walaupum ada indikasi kerugian negara, dan kasus ini sudah dilaporkan ke KPK (2012) oleh mantan wakil gubernur DKI Prijanto Soemantri, namun sampai saat ini kasus tersebut belum juga dilakukan penegakkan hukum (law enforcement) dan kepastian hukum. Selain itu, ada juga indikasi penyelewengan dana CSR (2013) yang dikumpulkan melalui Ahok Centre, untuk membantu pengerjaan program proyek-proyek DKI senilai ratusan milliar.
“Juga berpotensi melanggar prinsip-rinsip tentang Penerapan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.
Dia menilai pengelolaan dana CSR seperti itu rawan tindakan benturan kepentingan (conflict of interest), selain penghasilan pribadi yang sah, karena pemanfaatan dana CSR yang tidak transparan, dan tidak dimasukkan dalam akun pendapatan APBD. Padahal Pasal 23E ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut semestinya ditindaklanjuti lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini mengingatkan bahwa syarat seseorang untuk menjadi Dewan Komisaris atau Dewan Direksi BUMN, semestinya juga melihat jejak rekam dan harus sanggup menerapkan Tata Kelola Perusahaan, etika kenegaraan dan masukan atau respon masyarakat. Sesuai pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (clean government).
“Faktanya, Ahok adalah orang yang pernah bermasalah hukum secara pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht),” katanya. (Aza)
