Imparsial Nilai Pemerintah ‘Absen’ Dalam Menangani Kasus Intoleransi

Imparsial menilai pemerintah harus hadir dalam kasus intoleransi yang banyak terjadi di Indonesia. Foto: Anisa Tri K

Indonesiainside.id, Jakarta – Setiap tanggal 16 November, dunia memperingati Hari Toleransi Internasional. Tahun ini merupakan momentum yang ke-23 kali sejak pertama kali diformalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1996, atau setahun sejak Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Toleransi oleh UNESCO.

Namun, fakta di lapangan khususnya di Indonesia, masih banyak kasus intoleransi, diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Beranjak dari hal tersebut, Gufron Mabruri, Wakil Direktur Imparsial berpendapat bahwa momentum Hari Toleransi Internasional menjadi makna penting bagi pemerintah dalam menghadapi kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia.

“Kami menilai dalam konteks penguatan nilai-nilai toleransi, negara semestinya menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi hak asasi, kebebasan dan ragam ekspresi budaya di masyarakat,” ujarnya dalam bincang bersama media di kantor Imparsial Jakarta, Ahad (17/11).

Gufron berpendapat, jika salah satu kewajiban internasional dan konstitusional yang diemban negara adalah menjamin dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat. Selama ini, maraknya praktik intoleransi keagamaan tidak bisa dilepaskan dari sikap negara yang seringkali “absen” dari kewajibannya dan bahkan negara menjadi pelaku itu sendiri.

“Jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi, setidaknya, tiga level tantangan: konseptual, sosial dan hukum,” jelasnya.

Dalam konteks itu, penguatan toleransi sebagai sebuah nilai kewargaan menjadi elemen penting dan kunci untuk menjaga dan merawat keberagaman. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here