Indonesiainside.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun dan harus diselesaikan segera. Ini menyoroti polemik desa fiktif yang sempat disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Peneliti ICW, Egi Primayogha, mengatakan, korupsi Dana Desa pada 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada 2016 dan naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada 2017 dan 2018.
“Dengan kata lain, korupsi Dana Desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus,” kata dia melalui siaran pers di Jakarta, Ahad (17/11). Kepala desa yang terjerat korupsi juga naik. Sebanyak 214 kepala desa terbukti korupsi selama periode 2015-2018.
Egi merinci, sebagainya 15 kepala desa terjerat korupsi pada tahun 2015, 61 pada tahun 2016, 66 pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018. Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap.
“Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar,” ujarnya. Namun, kata dia alih-alih berupaya menuntaskan permasalahan, sejumlah instansi pemerintah justru saling sanggah perihal desa fiktif.
“Semua pihak mestinya serius menyelesaikan permasalahan ini,” kata Egi. Dia mengatakan, instansi yang berwenang seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, BPK, dan aparat penegak hukum harus turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif.
Ia meminta agar pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya kadung tersebar di publik luas. Tapi, beberapa desa yang diduga fiktif diantaranya tiga desa di Konawe, Sulawesi Tenggara dan tiga desa di Nias Barat, Sumatera Utara
Egi menilai Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT harus bertanggung jawab terhadap pendataan, mulai dari verifikasi, pengawasan, pembinaan, dan sinergi antar instansi. Kementerian Keuangan juga harus konsisten memperketat mekanisme pencairan.
Egi mengatakan, ICW meminta Kementerian Keuangan menghentikan kucuran dana desa apabila terdapat penyelewengan terkait penyaluran dana desa. Sanksi juga patut diberikan kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.
Tak hanya itu, BPK juga harus melakukan audit. Kemudian hasil dari semua kementerian itu diumumkan ke publik. “BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana terkait permasalahan desa fiktif,” katanya.(*/Dry)
