Kemendagri Gerah dengan Istilah Desa Fiktif

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan. Foto: Ahmad ZR/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, menyatakan insan pers di Tanah Air salah persepsi soal desa fiktif. Menurut dia, yang terjadi sebenarnya adalah masalah peraturan daerah (perda) tentang desa yang cacat hukum.

Dia pun mengambil contoh desa-desa yang dianggap fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. “Ada kesalahan dalam penetapan perda pembentukan dan pendefinitifan desa wilayah Kabupaten Konawe, sehingga kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Konawe melakukan evaluasi perda,” kata Nata di Jakarta, Senin (18/11).

Menurut dia, penetapan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD. Kesalahan prosedur tersebut menyebabkan 56 desa yang tercantum dalam Perda secara yuridis dikatakan cacat hukum dan menyebabkan kelembagaan desa tidak berjalan.

Nata memerinci, dari total 56 desa yang tercantum dalam perda, setelah dilakukan verifikasi dari tim Kemendagri, 34 desa dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan menjadi desa. Sementara, 18 desa masih perlu pembenahan administrasi, serta empat desa lagi terdapat perbedaan data jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga perlu dievaluasi.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dana desa telah disalurkan kepada empat desa yang bermasalah tersebut. “Karena diduga bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara maka untuk sementara dana desa dihentikan penyalurannya,” ujar Nata.

Setelah munculnya kejadian ini, Nata berharap pemerintah daerah lebih berhati-hati lagi dalam menetapkan peraturan daerah pembentukan dan pendefinitifan desa. “Kemendagri akan membuat edaran kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk memeriksa kembali keseluruhan adminitrasi desa agar tidak muncul kejadian serupa,” ucapnya.

Hingga kini, pihaknya akan menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari APIP. Nata berharap hasilnya akan ketahuan dalam waktu dekat. (AIJ)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here