Pembekuan Dana Desa, Mendes PDTT: Bu Menteri Juga Ketawa

Ilustrasi uang

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengaku belum mengetahui rencana Kementerian Keuangan membekukan sementara dana desa. Wacana tersebut sebelumnya menguat lantaran adanya temuan desa siluman yang menerima transferan.

“Belum (ada komunikasi),” kata Abdul Halim di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/11). Pembekuan sementara penyaluran dana desa itu belum dilakukan sampai verifikasi jumlah desa fiktif bisa diketahui secara pasti.

Menkeu, Sri Mulyani, mengakui belum bisa mengidentifikasi berapa total kerugian negara akibat adanya desa siluman.

Abdul Halim juga akan terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada Sri Mulyani terkait rencana tersebut. Ia mengaku tak mau ditertawakan karena mengeluarkan pernyataan yang tidak sinkron dengan Kemenkeu.

“Apa lagi Ibu menteri juga ketawa yang ngomong membeku, ini siapa kok tahu-tahu komentar pembekuan,” kata dia.

Abdul Halim juga membantah keberadaan desa fiktif. Menurut dia, pengurangan jumlah desa dalam evaluasi internal Kemendes bukan karena wujudnya tidak ada. Tapi, ada beberapa desa yang menjadi kelurahan.

“Kemudian entry data nya double jadi misalnya satu desa di entry dua kali. Nah itu setelah diverifikasi kan dikurangi, jadi bukan desanya dihilangkan,” kata dia.

Namun, ia tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan desa periode 2018-2019. Hal itu disebabkan karena adanya pemekaran. Penambahan, kata dia, sangat dimungkinkan layaknya provinsi maupun kabupaten.

“Karena wilayahnya luas, penduduknya memenuhi syarat untuk dibagi dikembangkan lebih dari satu desa dalam peningkat pelayanan sangat dimungkinkan,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Prima menegaskan Kemenkeu tengah membekukan dana desa, khususnya bagi desa yang dicurigai fiktif. Langkah ini ditempuh sambil menanti kepastian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang sedang mendata desa yang dicurigai desa fiktif.

“Kemendagri sedang verifikasi mendalam. Selama belum clear, kita freeze dulu. Nanti jumlah detilnya tergantung Kemendagri,” ujarnya, Senin (18/11).

Prima belum menjelaskan besaran pembekuan dana desa fiktif, termasuk total kerugian yang ditanggung negara. “Total kerugiannya belum diketahui, kita masih koordinasi dengan Kemendagri,” lanjutnya.

Hingga akhir Oktober 2019, pemerintah telah menyalurkan anggaran dana desa sebesar Rp51,96 triliun atau 74,23% dari pagu alokasi APBN. (EP)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here