Menteri Desa: Desa Fiktif Hanya Satu di Subang

abdul halim iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Foto: Istimewa.

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, kembali membantah keberadaan desa fiktif. Ia mengutarakan hal itu saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

“Dalam perspektif Kementerian Desa, desa fiktif hanya ada satu, yaitu di Subang, Jawa Barat. Di sana ada desa namanya Desa Siluman,” kata Halim.

Sontak, pernyataan itu disambut gelak tawa dari para senator Komite I DPD RI yang hadir di ruang rapat. Halim melanjutkan, dalam perspektif Kementerian Desa, tidak ada satu pun desa fiktif dan desa hantu atau macam penyebutan lainnya.

Kendati bisa menjelaskan demikian, Kemendes PDTT tidak memiliki otoritas atau kewenangan di bidang legalitas hukum terhadap eksistensi sebuah desa. “Jadi kami tidak bisa mengatakan fixed tapi indikasi itu bicara soal otoritas. Bidang legalitas hukum itu bukan wilayah kami,” ujarnya.

Tetapi ketika melihat data indeks pembangunan desa Kemendes, ia mengatakan, hampir semua desa yang menerima dana desa menggunakan dana desa sesuai “aturan”. Ia mengaku tidak ada satu pun desa yang fiktif.

“Mereka mempertanggungjawabkan, pencairannya juga per termin. Kami tidak temukan, satu pun tidak,” kata dia. Bahkan jika mencermati desa-desa yang hilang, ternyata yang selama ini disebut desa yang hilang semuanya tidak pernah menerima dana desa.

“Di Sidoarjo ada tujuh desa, tujuh-tujuhnya tidak menerima dana desa. Juga di Konawe, katanya ada tiga desa. Satu desa masuk wilayah hutan lindung, satu berubah status menjadi kelurahan, satu lagi double entry, ketiganya tidak ada pembangunan tapi memang tidak ada dana desa mengalir,” kilah Halim.

Lalu dari pemerintah pusat mengatakan ada dana desa turun, kata Halim, patut dicermati kepada siapa dana itu turun. “Tapi turunnya dana sampai tingkat kabupaten, berhenti,” katanya.

Oleh karena itu, Mendes PDTT kembali menegaskan dalam perspektif Kemendes PDTT tidak pernah dana desa turun ke desa fiktif.

“Supaya tidak timbul overlapping kewenangan. Karena terkait legal standing-nya, itu wilayah Kementerian Dalam Negeri. Terkait pencairan dananya, itu wilayah Kementerian Keuangan dan kabupaten yang menjadi tempat transitnya dana desa,” kata Halim. (AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here