SETARA Institute: Pemerintah Tidak Memahami Persoalan Radikalisme

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan dalam diskusi bersama media di kantor imparsial Jakarta. Senin (2/12). Foto: Anisa Tri K/ Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Temuan terkait adanya ASN, Polisi, dan TNI yang terpapar paham radikalisme, memang menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan. Kendati begitu, pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi dalam mengeluarkan suatu aturan.

“Harus ditegaskan penanganan isu ini oleh pemerintah. Harus tetap diambil dalam kerangka democratic ways, cara-cara demokrasi, pendekatan-pendekatan yang memberikan respek terhadap HAM dan seterusnya,” ujar Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan dalam diskusi bersama media di Kantor Imparsial Jakarta, Senin (2/12).

Halili menilai, kehadiran SKB 11 kementerian dan lembaga, merupakan bukti bahwa pemerintah tidak memahami secara baik terkait persoalan radikalisme. “Jadi penanganan radikalisme atau bahkan ekstrimisme kekerasan itu harus tetap diambil dalam kerangka HAM, demokrasi, dan rule of law,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Halili mengingatkan Idham Azis yang akan segera menggantikan Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian untuk memprioritaskan penanganan isu radikalisme internal Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di lingkungan kepolisian. Menurut dia, jika Kapolri gagal memitigasi internal soal radikalisme, kecemasan masyarakat akan lebih besar.

Hal tersebut, selaras dengan penelitian SETARA Institute beberapa waktu lalu yang menemukan fakta bahwa ASN dapat mudah terpapar radikalisme. Halili mencontohkan salah isu radikalisme yang sampai pada aparatur hukum adalah terkait kasus penangkapan seorang brigadir berinisial K karena terpapar ideologi terorisme. Begitu pun Bripda NOS dari Polda Maluku Utara yang hampir meledakkan diri. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here