Implementasi Pendidikan Bagi Anak Disabilitas Dinilai Tak Mudah

Prof. DR. Fasli Jalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Indonesia. Foto: Anisa Tri K/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Saat ini, terdapat jutaan anak usia sekolah di Indonesia. Sebagian diantaranya masih mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan, khususnya anak-anak penyandang disabilitas. Data Dapodik, Desember 2019 mencatat, ada sekitar 95 ribu siswa penyandang disabilitas. 63 persen siswa laki-laki, dan 37 persen siswa perempuan.

Di beberapa wilayah Indonesia seperti di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan masih ada sekolah yang tidak berani menerima siswa penyandang disabilitas. Kondisi serupa terlihat di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar dikarenakan sekolah belum menyediakan sarana dan prasarana yang akomodatif untuk bisa memfasilitasi kebutuhan mereka.

Prof. DR. Fasli Jalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Indonesia berpendapat, bahwa ada banyak undang-undang untuk disabilitas dan semua menjelaskan tentang pentingnya pemenuhan hak dan kesetaraan bagi disabilitas. “Jadi regulasi itu sudah benar, tapi dalam implementasi ternyata tidak gampang karena pertama, kita kekurangan data base untuk mengetahui sebenarnya berapa besaran anak-anak yang berkebutuhan khusus,” jelasnya saat ditemui di Gedung Kemendikbud Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Fasli, dalam dunia pendidikan, ada banyak kategori gangguan belajar. Maka dari itu, perlu survei yang lebih spesifik. “Karena itu kita berharap kalau BPS bisa diperdalam caranya kalaupun tidak semua samplingnya, tapi dari sana besaran secara nasional tidak hanya tingkat wilayah hendaknya berapa total disabilitas beserta kelompok-kelompoknya termasuk ke gangguan belajar tadi,” ujar Fasli yang saat ini menjabat sebagai rektor Universitas YARSI.

Fasli berharap, agar daerah dan sekolah-sekolah yang sudah berkomitmen untuk mendidik siswa disabilitas, untuk mengetahui jika peserta didiknya memiliki kebutuhan khusus. Salah satu caranya melalui laporan orang tua dan teman. “Itu akan ketahuan siapa yang punya berkebutuhan khusus dan gangguan belajar. Sehingga sekolah tahu dan bisa melaporkan berapa anak yang memiliki kebutuhan khusus dan apa gangguan dan fungsional yang tidak bisa mereka lakukan,” ucap Fasli. Dan bila¬† itu sudah ada, baru bisa mendidik guru agar mampu menyiapkan program yang individual bagi anak-anak (berkebutuhan khusus).

Fasli tidak menampik jika saat ini guru-guru di Indonesia belum memiliki kemampuan itu. “Solusinya bisa dengan mengirim guru selama enam bulan ke perguruan tinggi untuk mempelajari cara menangani anak berkebutuhan khususnya. Jadi setiap anak sesuai kebutuhan khususnya dapat pelayanan individual,” jelasnya.

Menurutnya, permasalahan peserta didik disabilitas sering kali menimbulkan polemik. Salah satunya penolakan orang tua anak normal yang menolak kehadiran anak disabilitas di sekolah. Hal tersbut, menurut Fasli dikarenakan mereka beranggapan jika perhatian guru akan lebih terfokus untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

“Tapi kalau orang tua diyakinkan dengan syarat kita bisa menambah kemampuan gurunya, kita bisa dapat guru pembimbing khusus tadi sehingga ada orang yang memberi perhatian khusus kepada anak, jadi nanti orang tua akan aman karena anaknya mendapat perhatian, begitu juga dengan mereka yang disabilitas,” papar Fasli. Namun, ia menambahkan jika hal tersebut yang belum di terapkan di dunia pendidikan saat ini. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here