Jokowi: Pemerintah Temukan Jurus Jitu Atasi Defisit BPJS

joko Widodo
Presiden Joko Widodo menemui pasien saat inspeksi mendadak di RSUD Kota Cilegon. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Cilegon – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah telah menemukan jurus untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan di rapat terbatas kemarin tahun depan sudah ketemu jurusnya,” kata Presiden usai melakukan inspeksi mendadak di RSUD Cilegon, Banten, Jumat (6/12).

Presiden menjelaskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan memaparkan upaya tersebut. Keterlambatan BPJS Kesehatan membayar klaim jaminan kesehatan ke sejumlah rumah sakit terjadi karena defisit anggaran.

Saat melakukan inspeksi di RSUD Cilegon, Presiden berdiskusi dengan sejumlah pasien yang memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan.

“Hampir 90 persen lebih menggunakan BPJS. Memang sama seperti rumah sakit lain, 70-80 persen itu PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis, yang sisanya 20 persen itu pakai yang mandiri,” ujar Presiden.

Presiden meminta pemerintah daerah memperbaiki fasilitas pelayanan untuk pasien di rumah sakit-rumah sakit daerah. Menurut dia, masih banyak rumah sakit kita yang fasilitasnya masih belum diperbaiki. Tapi itu tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah kota, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi.

Sebelumnya, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa mencapai Rp77 triliun pada akhir 2024 jika tidak ada upaya fundamental untuk mengatasinya.

“Kami akan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, tetapi kami juga ingin berkontribusi untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Fachmi dalam Rapat Kerja Komisi IX yang juga dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (6/11).

Fachmi mengatakan hutang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang sudah jatuh tempo mencapai Rp21,1 triliun. Hingga akhir 2019, diperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp32 triliun.

Untuk mengatasi defisit tersebut, peraturan perundang-undangan memberikan tiga pilihan kebijakan. Pertama, rasionalisasi iuran sesuai dengan perhitungan aktuaria; kedua, rasionalisasi manfaat yang diterima peserta; ketiga, suntikan dana tambahan dari pemerintah kepada BPJS Kesehatan.(Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here