Wamenag Targetkan Regulasi Turunan UU Pesantren Selesai dalam Setahun

Zainut Tauhid Sa'adi
Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Zainut Tauhid Sa'adi. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa’adi menyambut baik atas disahkannya Undang-Undang Pesantren oleh DPR dan pemerintah. Kemenag, kata dia, akan membuat peraturan untuk menerjemahkan UU tersebut secara operasional.

“Kami pasti akan menindaklanjuti, kami akan menurunkan turunan regulasi dalam bentuk PMA (Peraturan Menteri Agama) atau regulasi lainnya,” kata Zainut usai diskusi ‘Masa Depan dan Eksistensi Pesantren Pascadisahkannya Undang-Undang Pesantren’ di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (6/12).

Zainut mengatakan, Kemenag memiliki tugas untuk membentuk turunan dari UU yang berkaitan dengan kementeriannya. Sebab, jelas dia, tanpa regulasi turunan, UU ini tidak bisa diimplementasikan.

“Kami pastikan juva regulasi turunan Undang-Unsang Pesantren dalam satu tahun ini sudah selesai,” katanya.

Zainut menjelaskan, dalam penguatan pesantren negara tidak cukup memberikan pengakuan, tapi juga afirmasi dan fasilitasi pesantren termasuk di anggaran, baik APBN maupun APBD. Pasalnya, dia menilai 20 persen anggaran tidak serta merta mengalir ke pesantren.

“Ini pentingnya kemitraan dengan berbagai pihak dan intervensi pemerintah terhadap pesantren tidak boleh merusak tradisi pesantren,” katanya.

“Kita tetap berpegang pada kaidah al muhafadzatu ‘alal qadimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah (mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik),” imbuhnya.

Zainut mengatakan, Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab menurunkan beberapa regulasi melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) dan peraturan lain. Kemenag menargetkan turunan regulasi ini dapat diterbitkan pada akhir tahun 2019.

“Jadi memang pemberdayaan masyarakat melalui pesantren bisa melalui pelatihan di lapangan, pendampingan, bantuan koperasi, penguatan, pen bimbingan manajemen, dan sebagainya ini penting,” ujarnya.

Zainut menjelaskan, pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. “Inilah yang barangkali menjadi perdebatan pada saat pembahasan, tetapi ini di yakinkan teman-teman Fraksi (PPP) bahwa pesantren harus setara dengan pendidikan yang lain,” tuturnya.

Setidaknya, jelas Zainut, pesantren memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ketiga ciri ini menjadi kekuatan pesantren dibanding lembaga yang lain.

Sehingga dalam undang-undang dikatakan bahwa syarat pendirian pesantren ada lima, yaitu kiai, santri, kajian kitab kuning, dirasah islamiyah, dan ilmu alat. “Tapi ada hal yang tidak boleh hilang pada santri, yaitu nasionalisme, jiwa keikhlasan, jiwa tawadhu, dan gotong royong,” ujar dia. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here