Beri Sanksi Garuda, Kemenhub: Denda Harus Dibayar dalam 7 Hari

motor Harley Davidson illegal yang ada di pesawat Garuda
Ilustrasi Motor Harley Davidson illegal yang berada di pesawat Garuda. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Polana B Pramesti, mengungkapkan bahwa hari ini pihaknya telah melayangkan surat sanksi administasi kepada PT Garuda Indonesia terkait skandal penyelundupan suku cadang sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Dia menyampaikan, keputusan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pemberian Sanksi Administratif pada Pelanggaran Penerbangan terkait Kesesuaian Flight Approval.

“Kami menunggu reaksi Garuda terkait surat tersebut,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (9/12).

Berkaitan surat yang sudah dilayangkan itu, Polana menegaskan kepada Garuda Indonesia agar membayar denda paling lambat tujuh hari, terhitung dari surat yang sudah diterima hari ini. Polana menuturkan, Garuda harus membayar denda kisaran Rp25 juta hingga Rp100 juta.

Untuk jumlah pastinya, dia mengatakan, akan membicarakan itu kembali dengan seluruh pihak terkait, baik Garuda maupun Kemenhub. Kendati demikian, Polana menuturkan, tidak ada sanksi lain yang diberikan kepada Garuda Indonesia selain berupa sanksi administratif.

“Kami sudah melaksanakan sesuai regulasi. Kami jalankan sesuai peraturan perundang-undangan penerbangan,” ujar dia.

Kemenhub kembali mengklarifikasi bahwa pesawat jenis Airbus A330-900 milik PT Garuda Indonesia yang dikirim dari Prancis itu, dikategorikan sebagai penerbangan tidak berjadwal dan merupakan ferry flight. Polana menjelaskan, ferry flight tidak diperbolehkan untuk membawa kargo dan penumpang dengan tujuan komersial, baik ke dalam maupun luar negeri.

“Itu sudah ada dalam peraturan menteri dan tetap ada flight approval sesuai aturan,” ujarnya.

Dalam penerbangan itu, barang-barang yang diperbolehkan dalam pesawat hanya untuk operasional penerbangan. “Namun ketika ada bagasi tercatat kemudian itu declared, itu bukan ranah kami. Itu ranah bea cukai,” kata Polana. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here