Penghapusan UN, Syafii Maarif: Jangan Serampangan, Ini Bukan Gojek

Ahmad Syafi'i Ma'arif. Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Yogyakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif meminta rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) tidak diputuskan secara tergesa-gesa serta perlu kajian mendalam.

“Jangan serampangan (menghapus UN). (Pendidikan) ini bukan Gojek,” kata Syafii seusai menghadiri pengukuhan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Sportorium UMY, Kamis (12/12).

Menurut Syafii, rencana penghapusan UN tidak bisa direalisasikan secara instan. Rencana itu, kata dia, harus diputuskan secara hati-hati serta perlu ditinjau dari berbagai perspektif.

Baca Juga:  Mendikbud: PJJ Tetap Berlangsung Meski Ada Tatap Muka

“Harus dikaji ulang secara mendalam dengan melibatkan pakar pendidikan yang mengerti betul itu ya,” kata dia.

Syafii khawatir jika akhirnya dihapus, UN yang selama ini dipandang sebagai penjaga mutu belajar siswa, akhirnya akan membuat para siswa tidak sungguh-sungguh lagi dalam belajar.

“Di mana-mana Ujian Nasional itu ada. Untuk menjaga mutu,” kata dia.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bahwa UN akan digantikan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021. Tes didasarkan pada kemampuan literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memprotes rencana penghapusan UN. JK menilai, penghapusan ujian nasional hanya akan membuat peserta didik menjadi lembek.

Baca Juga:  Mendikbud: PJJ Tetap Berlangsung Meski Ada Tatap Muka

“Kalau tidak ditantang tidak diuji, kalau mau bangsa hebat harus mau melewati hal yang susah. Kalau melayani semua karena protes itu kita akan lembek,” jelas JK saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/12).

Menurutnya, penghapusan UN menghilangkan etos kerja keras anak karena hilangnya eksternal pressure. “Jangan samakan Indonesia dengan sekolah-sekolah di Finlandia yang penduduknya cuma lima juta. Kalau cuma 5 juta juga kita bisa merdekakan belajar. Kalau 260 juta gimana?,” ujarnya. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here