Indonesiainside.id, Jakarta – Diplomasi pertahanan merupakan aspek yang krusial dalam transformasi militer. Dalam pelaksanaannya, transformasi pertahanan membutuhkan kebijakan berkelanjutan untuk memastikan perubahan sistem persenjataan dan perencanaan pelaksanaan operasi supaya mampu menjamin keamanan dan pertahanan negara.
Di satu sisi, keterbatasan anggaran militer bergantung pada kemampuan ekomomi suatu bangsa. Indonesia harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang prima terkait kerja pada sistem persenjataan termasuk teknologinya.
Menjawab tantangan tersebut, Gubernur Lemhanas, Letjen Purn Agus Widjojo memberikan pesan untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. “Kita akan selalu dihadapi dalam keterbatasan anggaran. Itu bukan hanya masalah Indonesia, karena negara sebesar Amerika pun semakin ia tahu sumber daya yang besar, semakin besar keinginan keinginan mereka yang ingin mereka capai. Jadi di dalam sebuah perencanaan dan anggaran akan selalu berhadapan antara keinginan, kebutuhan, dan keterbatasan anggaran,” ujar Agus saat ditemui dalam acara diskusi di Jakarta, Senin (16/12).
Menurutnya, inilah yang harus dihadapi oleh Menteri Pertahanan. Lebih lanjut, Agus mengapresiasi langkah Prabowo yang melakukan kunjungan kenegaraan untuk berdiskusi dengan para Menteri Pertahanan di berbagai negara. “Itu merupakan langkah awal yang bagus bagi pelaksanaan fungsi diplomasi pertahanan, sehingga kita di dalam melihat fungsi pertahanan yang berlaku bagi kawasan, bisa membangun sebuah platform dan pandangan yang sama sehingga bisa membangun kerja sama yang baik,” puji Agus.
Situasi ketergantungan proses perubahan sistem persenjataan terhadap dukungan anggaran, memaksa Indonesia untuk membangun sistem pertahanan yang cerdas, efektif dan efisien dengan menempatkan diplomasi pertahanan sebagai kerja sama internasional di bidang pertahanan.(PS)
