Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azyumardi Azra meminta pemerintah melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Cina terkait dugaan pelanggaran HAM Uighur.
“Sekarang pemerintah kita harus aktif walupun tentu saja tidak dalam bentuk diplomasi yang keras,” kata Azyumardi di kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12).
Dia menjelaskan, upaya diplomasi ini cukup efektif jika dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga dapat membuka ruang dialog untuk menentukan solusi selanjutnya bagi muslim Uighur.
“Kalau ada yang nuntut supaya Indonesia memutuskan urusan diplomatik dengan Cina, saya kira juga itu tidak pada tempatnya. Tapi saya belum lihat bahwa pemerintah Indonesia memainkan peran lebih aktif dalam hal ini,” ujarnya.
Menurut dia, selama ini desakan penyelesaian kasus HAM Uighur lebih banyak disuarakan oleh Ormas Islam. Seharusnya, pemerintah dapat melakukan pertemuan formal, mulai dari tingkat Menteri Luar Negeri RI.
“Kalau cuma Moeldoko saya kira hanya kepala KSP, dia posisi apa dalam hal ini? Saya kira dia bukan dalam posisi diplomatik, ini harus melalui jalur diplomatik resmi,” katanya.
Meski begitu, dia juga mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati terkait Uighur karena pemerintah Cina memiliki kewenangan sendiri yang tidak dapat dicampuri negara lain. Terlebih, politik Indonesia adalah bebas aktif.
“Tapi saya kira bisa, melalui cara-cara dan diplomasi tertentu. Buktinya Myanmar bisa, melakukan usaha-usaha untuk muslim di Myanmar,” katanya. (Aza)
