Narasi Radikalisme Hanya Bikin Gaduh

Refleksi Akhir Tahun 2019 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (31/12). Foto: Ahmad ZR/ Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak menyinggung masalah radikalisme dalam catatan akhir tahun 2019. Dari 14 poin catatan Refleksi Akhir Tahun MUI, tak ada satu poin pun membahas narasi radikalisme yang belakangan ini sempat mencuat.

Alasannya, kata Wakil Sekjen MUI Najamudin Ramli, agar tidak ada kegaduhan yang berlarut. “Narasi radikalisme ini membuat gaduh bangsa Indonesia, kalau radikalisme ini diungkit lagi dalam refleksi akhir tahun 2019 MUI, bisa saja jadi (tambah) gaduh,” kata Najamudin dalam jumpa pers di kantor MUI, Jakarta, Selasa (31/12).

Dia menuturkan, dalam beberapa kesempatan rapat MUI, pihak yang dianggap meramaikan narasi radikalisme adalah Menteri Agama, Fachrul Razi. Meski diberikan tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi radikalisme, namun pernyataan-pernyataan yang disampaikan Menag, nampaknya melebihi takaran.

“Setelah direspons, Menag mulai landai, tidak lagi terlalu kencang. Seperti mengurusi cadar dan celana cingkrang, bagi MUI, itu masalah elementer dan sederhana,” ujarnya.

Terlebih, lanjutnya, UUD Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menjamin setiap warga negara untuk menjalankan hak beragamanya. Sehingga tidak tepat jika Kementerian Agama terlalu jauh mencampuri hak beragama seseorang.

“Apakah betul orang yang jidatnya hitam, celana cingkrang kita justifikasi radikalis? Termasuk FPI (Front Pembela Islam), yang di berikan label bibit radikalis, tapi buktinya ketika ada bencana mereka yang terdepan,” jelasnya.

Karena itu, MUI tidak menjadikan narasi radikalisme sebagai sesuatu yang bahaya jika apa yang masyarakat amalkan merupakan kewajiban dan keyakinannya. “Ini bisa jadi ada sesuatu yang lebih kencang daripada radikalisme, seperti kesenjangan ekonomi,” katanya.

Senada, pada kesempatan sama, Ketua Majelis Fatwa MUI, Prof Huzaimah T Yanggo menyatakan, MUI memang tidak ingin menampilkan poin radikalisme karena dinilai bisa membuat gaduh. Namun dia juga mempertanyakan dimana batas definisi radikalisme?

“Seperti orang yang dikatakan memakai niqab itu ikhtilaf (perbedaan), bukan budaya,” ujarnya.

Menurut dia, para ulama dalam mengartikan illa dzahara minha dalam Surat Al-Ahzab berbeda-beda, ada yang mengatakan ini hanya wajah dan telapak tangan, ada yang hanya telapak tangan, ada juga yang mengatakan bagian kaki. “Nah, fatwa MUI kami saling menghormati dalam hal furuiyyah. Tapi kalau ushuliyah, baru kita perdebatkan,” ujarnya.

Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI, KH Abdullah Djaidi menambahkan, MUI mempunyai sebuah tugas utama, yaitu sebagai himayatul ummah dan khadimul ummah. Termasuk mengarahkan, menjaga dan membawa umat ini dalam hal kehidupan beragama.

“Sehingga dikenal istilah Islam wasathiyah, dimana muslim memiliki toleransi. Maka diharapkan ranah yang berkenaan dengan khilafiyah ini tidak membuat seseorang berfaham atau bersikap radikal,” katanya.

Kata kiai Djaidi lagi, pemahaman moderat penting dimiliki seseorang. “Marilah kita kembali kepada Islam wasathiyah, terutama kepada kriteria yang menuju kepada ukhuwah Islamiyah, Insaniah dan wathaniah,” ucapnya. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here