30.000 Buruh Siap Demo ke DPR Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS

aksi buruh
Ilustrasi Massa buruh berjalan menuju ke arah DPR. Rabu (02/10/2019). Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Sekitar 30.000 massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan bergerak menuju gedung DPR RI untuk menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada Senin (20/1). Tak hanya di Jakarta, hampir seluruh daerah juga akan melakukan hal yang sama.

“Kami menolak omnibus law cipta lapangan kerja dan kenaikan BPJS kesehatan,” kata Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/1).

Dia menegaskan, sikap resmi KSPI tegas menolak omnibus law cipta lapangan kerja. Menurutnya, pemerintah salah strategi dan mengulangi kesalahan yang sama seperti di periode awal.

“Pemerintah terlihat ingin membebaskan investasi sebebas-bebasnya untuk lapangan kerja. Padahal, faktor utama kenaikan ekonomi adalah rumah tangga, investasi, ekspor-impor, dan pengeluaran belanja dari pemerintah,” jelasnya.

Dia menjelaskan, upaya yang dibutuhkan hari ini adalah penguatan konsumsi rumah tangga atau daya beli yang dipengaruhi oleh upah. Dia menilai, seperti di sektor elektronik, otomotif, bahkan sektor jasa dan perbelanjaan mengalami penurunan drastis. Bahkan, hal ini juga berdampak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima.

“Dengan upah yang dibatasi, misalnya, seorang yang tadi satu rumah, akhirnya istri disuruh tinggal ke kampung dan dia (kepala keluarga) tinggal bareng-bareng dengan temannya. Ini yang harus kita kritisi,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menampik adanya isu bahwa Serikat pekerja setuju dengan wacana penerapan omnibus law cipta lapangan kerja. Dia menegaskan, mayoritas buruh sepakat menolak omnibus law.

“Setelah tanggal 20 Januari 2020, jika pemerintah dan DPR RI tetap memaksakan keinginannya, kami melakukan aksi untuk segera men-drop omnibus law yang sudah merugikan anak bangsa ini,” kata Riden dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Sabtu (18/1).

Dia menyatakan, jika ada serikat pekerja yang setuju dengan omnibus law, maka hanya segelintir saja. Sebagai Sekjen, dia terus melakukan konsolidasi dengan berbagai daerah termasuk untuk mengosongkan pabrik menolak omnibus law.

“Kami haqqul yakin, seluruh pekerja akan melakukan hal yang sama, termasuk para jurnalis,” ujarnya. (Aza)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here