PPP Protes Penghapusan Keharusan Bersertifikat Halal

achmad baidowi
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Achmad Baidowi. Foto: Antara.

Indonesiainside.id, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan keberatan atas penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang beredar, kewajiban produk sertifikat halal itu tak ada lagi.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, berdasarkan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja, sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44. Pasal 4 di UU Jaminan Halal menetapkan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Fraksi PPP menyatakan keberatan. Kami menyadari, bahwa negara Indonesia bukan negara agama tapi negara berdasarkan Pancasila yang sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya rakyat Indonesia beragama,” kata Baidowi di Jakarta, Selasa (21/1)

Dia menambahkan, yang perlu ditekankan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan sudah sepatutnya jika dalam amaliahnya mengikuti ajaran agama. Ini di antaranya terkait dengan penggunaan produk halal.

Baidowi sepakat dengan ide pemerintah untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jangan sampai hal itu mengabaikan fakta-fakta yang menjadi kewajiban bagi umat Islam.

“Sebenarnya Islam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu perlu pengaturan yang berkesesuaian antara percepatan ekonomi dengan norma-norma yang menjadi keyakinan makhluk beragama,” ujarnya.

Dia menuturkan, begitu pula dengan ketentuan berbagai peraturan daerah (perda) juga harus dibaca dalam kerangka semangat otonomi daerah. Ini perlu sesuai karakteristik dan kearifan lokal sehingga harus cermat betul dalam persoalan tersebut. (AS)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here