TVRI Harus Jadi Televisi Kebanggaan Rakyat

Kantor TVRI
Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI), Jakarta. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – TVRI diharapkan bisa menjadi televisi kebanggaan rakyat sebagaimana televisi milik pemerintah di Jepang, Korea, Cina, Inggris, dan lainnya.

Karena itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta polemik di tubuh TVRI dihentikan. Jajaran Direksi TVRI dan Dewan Pengawas (Dewas) perlu duduk bersama membangun kesepahaman setelah pemberhentian Direktur Utama TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas (Dewas) TVRI.

“Polemik ini jangan sampai mengganggu kinerja karyawan TVRI yang mencapai 4.000 lebih,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (21/1).

Sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki tagline Media Pemersatu Bangsa, jelas dia, TVRI harusnya bisa membuktikan persatuan di internalnya terlebih dahulu. Dia mengatakan, kejadian tidak harmonisnya Direksi dengan Dewas bukan kali ini saja terjadi.

“Kejadian yang sudah berulang kali ini tak boleh menjadi kebiasaan,” ujarnya.

Dia mendorong Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi penengah polemik di lembaga penyiaran pelat merah itu. Di tengah stabilnya situasi politik dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, jangan sampai terganggu akibat polemik TVRI.

“TVRI harus menjadi kebanggaan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, TVRI harus sejajar dengan media besar lainnya seperti Jepang yang memiliki NHK, Korea dengan Arirang dan KBS World, China dengan CCTV International, Australia dengan Australia Network, dan Inggris dengan BBC International. Untuk itu, perlu kerja sama antarpihak terkait.

Komisi I DPR RI yang bertugas memilih Dewas TVRI, kemudian Dewas memilih Direksi TVRI. Proses seleksi berjenjang ini harusnya bisa melahirkan kerjasama dan meredam potensi konflik.

Dia menekankan, jika ada permasalahan, seyogyanya baik Direksi maupun Dewas TVRI mengembalikannya kepada peraturan yang berlaku. Jangan sampai ada tindakan yang berlebihan antar keduanya, sehingga memancing ketidaknyamanan di internal karyawan sendiri.

“Jangan sampai akibat tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Direksi dengan Dewas, karyawanlah yang menjadi korban,” ujarnya. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here