GNPF Ulama Minta Dewas KPK Dibubarkan

Ustaz Yusuf Muhammad Martak
Ketua GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Jakarta. Foto: Ahmad ZR/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan Front Pembela Islam (FPI) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dibubarkan. Selain itu, GNPF Ulama menyerukan agar seluruh elemen masyarakat melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi di Tanah Air.

Kelompok penggerak Aksi 212 ini menilai, kasus-kasus megakorupsi yang merugikan negara bernilai triliunan rupiah semakin menjadi-jadi dan menggila. Bahkan ditengarai menjadi modus korupsi untuk pembiayaan politik.

“Kami melihat bahwa berbagai kasus megakorupsi tersebut merupakan modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang zhalim, licik dan rakus,” kata Ketua GNPF-Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Jumat (24/1).

Kedua, GNPF Ulama mendesak agar seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan
terhadap rezim yang korup dan zalim.

Ketiga, mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan menghalang-halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan.

“Termasuk juga terhadap para pejabat yang menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku,” ujarnya.

Keempat, GNPF Ulama memandang pimpinan KPK saat ini menempatkan posisinya di bawah kekuasaan dengan contoh menghadap ke Menteri Kemaritiman dan Investasi yang Tupoksinya sama sekali tidak terkait dengan Tupoksi KPK.

“Kelima, kami mendesak kasus korupsi kondensat untuk segera dituntaskan dan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak penguasa yang berperan dalam meloloskan tersangka Honggo ke luar negeri,” jelasnya.

Keenam, mendukung langkah partai oposisi untuk membentuk Pansus Jiwasrayagate dan Asabrigate, serta membongkar keterlibatan para pejabat di Kantor Sekretariat Presiden.

Ketujuh, mendesak agar Yasona Laoly segera meletakkan jabatan karena tidak pantas dan sangat memalukan seorang yang memegang jabatan Menteri tampil menjadi pembela dalam kasus megakorupsi.

“Kedelapan, kami mendesak agar para pejabat dan elit partai yang terlibat dalam berbagai kasus mega korupsi tersebut untuk segera mundur dan berhenti tampil sebagai tokoh publik, karena anda anda sudah tidak memiliki legitimasi moral untuk terus berkuasa,” kata dia.

Kesembilan, menurut Jepang negara yang sama sekali tidak menganut Pancasila sebagai ideologi yang diagung agungkan, pejabat pejabat yang terlibat atau bahkan hanya disebut namanya dalam suatu peristiwa Korupsi akan segera meletakkan jabatan. Bahkan harakiri karena sangat malu dengan perbuatan korupsi.

Kesepuluh, perbuatan korupsi oleh para pejabat bertentangan dengan Pancasila. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here