Indonesiainside.id, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara terkait bentrok yang terjadi di kalangan masyarakat Natuna, Kepulauan Riau, yang memprotes kebijakan pemerintah menjadikan daerah mereka sebagai lokasi karantina 238 WNI dari Wuhan, Cina. Mahfud mengatakan, terjadi keterlambatan informasi antara pemerintah daerah dan rakyat Natuna.
Mahfud mengatakan, keputusan pengevakuasian WNI dari Wuhan ke Natuna diambil pemerintah karena perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada saat Indonesia mendapat izin dari Cina untuk mengevakuasi WNI, pemerintah langsung bekerja dan memutuskan mengambil tempat di Natuna karena dianggap tempat paling mudah, aman, dan dekat dengan instalasi militer.
“Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat,” ucap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).
“Dan itu supaya anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat,” ujarnya menambahkan.
Dengan adanya pertemuan hari ini, Mahfud mengaku sudah menampung aspirasi dari bupati Natuna, wakil bupati Natuna, ketua DPRD, tokoh masyarakat, dan ketua KNPI Natuna. Mahfud tidak membeberkan apa saja yang menjadi aspirasi dari perwakilan pejabat dan tokoh di Natuna itu.
Namun, dia berharap kepada masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda di Natuna agar melihat informasi dari pemerintah pusat. Mahfud menilai terjadinya bentrok di tengah masyarakat Natuna karena adanya berita bohong alias hoaks terkait virus corona.
“Biasanya memprovokasi, mengadu domba, dan mendramatisasi masalah yang sebenarnya tidak ada apa-apa,” imbuhnya. (AIJ)
