Indonesiainside.id, Banjarmasin – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan pada pejabat pemerintah. Menurut dia, pejabat pemerintah harus siap ditelepon oleh wartawan 24 jam untuk menyampaikan berbagai program pembangunan tingkat pusat hingga daerah.
“Peran pers sangat penting untuk menjadi penyampai pesan berbagai program kerja pemerintah pusat dan daerah,” katanya, Jumat (7/2). Ia mengutarakan hal itu pada pembukaan seminar bertajuk “Best Practices Kepemerintahan yang Baik” di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2020.
Men-PAN dan RB menegaskan tidak ada gunanya jika membuat program tapi tidak dibantu disosialisasikan oleh media. Ia menambahkan, pejabat pemerintah dari mulai presiden sampai kepala desa, kepala pemerintahan, termasuk jajaran TNI-Polri, tokoh-tokoh, dan perguruan tinggi memerlukan pers.
Mantan mendagri itu juga mengatakan bahwa pers pun membutuhkan pemerintah sehingga kedua pihak harus selalu saling mengisi. Itu sebabnya, tuturnya, pemerintah hingga tingkat bawah atau kepala humasnya harus siap ditelepon 24 jam.
Tjahjo juga membandingkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) era reformasi dan Orde Baru yang yang berubah. “Dulu susah untuk membuat media tapi sekarang di era demokrasi yang kian berkualitas membikin media menjadi mudah, sehingga kualitas harus terus meningkat juga,” ujarnya.
Ia mengatakan zaman dulu Menteri Penerangan (Menpen) Harmoko — terlepas orang suka atau tidak suka — punya peranan luar biasa karena setiap pagi diumukan harga cabai, bawang, sampai harga saham. Namun, kondisi sekarang sudaah berubah.
Pada kesempatan itu, Sekda Provinsi Kalsel, Abdul Haris, yang mewakili gubernur Kalsel menyampaikan kebanggaannya setelah Kalsel diminta sebagai tuan rumah HPN 2020. “Kami menyambut baik Hari Pers Nasional dengan tagline Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara,” paparnya. Haris mengaku telah menjadikan pelaksanaan HPN 2020 sebagai awal dari persiapan pembangunan daerah untuk meyambut pemindahan ibu kota negara baru. (Ant/AS)
