Indonesiainside.id, Bangka-Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, umat Islam belum menemukan figur yang tepat terkait sosok imamah (pemimpin) untuk menahkodai perjuangan dan gerakan. Hal itu disampaikan Ma’ruf saat berdiskusi dan silaturahmi peserta Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 dengan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan di Rumah Dinas Gubernur, Pangkal Pinang, Bangka, Rabu (26/2).
“Jika dulu kita mempersoalkan kesepakatan, perlu adanya imamah, memang itu perlu. Tapi, saya rasa sampai sekarang kita belum mendapatkan imamah sakhsiyyah lil muslimun (sosok pemimpin pribadi umat Islam),” kata Ma’ruf.
Oleh karena itu, dia berkelakar, pada KUII ke-6 di Jogja 2015 silam, disepakati imamah institusionaliyah (pimpinan kelembagaan). “Apa itu, yaitu Majelis Ulama Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, MUI memiliki tanggung jawab menyatukan umat Islam sebagai satu kekuatan dalam berperan besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Jadi, yang paling penting sekarang bagaimana menyatukan umat Islam agar satu visi,” kata dia.
MUI, lanjutnya, memiliki peran besar dalam menyatukan visi dan langkah umat Islam ke depan dalam berbagai sektor. Dia meyakini, umat Islam merasa belum puas dalam berperan besar di negeri ini.
“Karenanya, kita seringkali disebut besar di jumlah, tapi perannya kecil,” ujarnya.
Termasuk dalam politik, umat Islam masih belum bisa bersatu dalam satu visi yang sama. Ia menyampaikan, umat Islam tidak bisa merebut kekuasaan. Akan tetapi, berkontribusi dalam kekuasaan untuk memperoleh kepercayaan, dimana nantinya umat Islam akan mendapatkan kepercayaan semestinya.
“Sebab, jika kita ambil kekuasaan dengan cara merebut, maka tatanan akan rusak. Tentu perlu ada pembangunan penguatan umat dan perbaikan umat,” katanya.
Dia berpendapat, sebenarnya banyak tokoh Islam berperan besar di negeri ini. Namun, dinilai bukan bagian dari representasi umat, sehingga diperlukan langkah agar umat ini dalam pengaruh yang besar.
“Kami di Majelis Ulama belum mampu membuat itu semua terjadi. Makanya, kita kembali bahwa nahnu muslimuun wa nahnu Indunisiyyun (kami seorang muslim dan kami masyarakat Indonesia),” katanya.
Karenanya, gerakan keumatan jangan dikesankan seperti sedang berperang, berhadap-hadapan dengan musuh, apalagi jika diiringi dengan doa-doa perang. Kongres ini, jelas dia, punya peran strategis dalam rangka mencari makharij wathaniyah (solusi kebangsaan) dan makharij Islamiyah (solusi keislaman).
“Peran kita bukan merebut kekuasaan, tetapi bagaiamana berpartisipasi. Sehingga peran itu akan diberikan kepada kita secara sukarela,” tuturnya.
Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini digelar mulai tanggal 26-29 Februari. Tidak kurang 800 peserta menghadiri acara. Di antara peserta adalah kalangan ulama dari MUI, Ormas Islam, perwakilan Kementerian Agama (Kemenag), perguruan tinggi, dan pondok pesantren. (CK)
